Menuju konten utama

Sidang Silmy Karim, Terungkap 3 Rekening Tampung Uang Izin WNA

Saksi sidang korupsi Silmy Karim dkk membeberkan penggunaan tiga rekening nominee untuk menampung pungutan uang pengurusan izin tinggal WNA.

Sidang Silmy Karim, Terungkap 3 Rekening Tampung Uang Izin WNA
Terdakwa mantan Wamen Imipas, Silmy Karim seusai menjalani sidang dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA), di ruang sidang PN Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026). (tirto.id/Muhamad N
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA) yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dkk mengungkap fakta baru.

Seorang saksi membeberkan adanya penggunaan tiga rekening pihak ketiga (nominee) untuk menampung aliran dana tidak resmi dari pemohon keimigrasian.

Penerimaan uang pungutan dari biro jasa ke lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut diungkap oleh saksi Yohanes Sri Winarto, Anggota Tim Izin Tinggal Tetap Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi periode 2018–2025, saat memberikan keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Di hadapan majelis hakim, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor 16 milik saksi perihal tugas pengumpulan uang dalam proses penerbitan izin tinggal keimigrasian sejak 2018.

"Ini saya bacakan ya, 'saya ditugaskan untuk mengumpulkan uang tersebut dari biro jasa ataupun dari staf izin tinggal tetap lainnya'," kata JPU kepada saksi di ruang sidang.

"Mungkin teman-teman yang minta tolong itu, pak," jawab saksi.

"Jangan mungkin," lanjut JPU.

"Ya itu teman-teman yang minta tolong, Pak. Ada saja teman-teman yang minta tolong," kata saksi.

Yohanes membenarkan bahwa uang tambahan yang ditarik dari pemohon berkisar antara Rp1 juta hingga Rp2 juta per berkas permohonan WNA.

Praktik lancung tersebut bahkan diakuinya telah berlangsung sejak sebelum 2018.

JPU kemudian mendalami mekanisme teknis penyerahan uang tidak resmi tersebut dari pihak biro jasa ke tangan saksi.

"Nah, tadi ada permintaan uang satu sampai dua juta per WNA. Nah, teknis penyerahan uangnya seperti apa?" tanya JPU.

Yohanes menerangkan bahwa sebelum pandemi Covid-19 merebak, pengurus biro jasa menyerahkan uang secara tunai bersamaan dengan penyerahan berkas fisik.

Namun, pascapandemi, pola transaksi dialihkan melalui metode transfer perbankan.

"Via transfer? Nah, menarik ini. Via transfer ke rekening saksi pribadikah atau ada rekening lain? Via transfer ke rekening saksi pribadikah atau ada rekening lain?" tanya JPU.

"Rekening nominee, ya sebutannya ya?" tanya Jaksa memastikan.

"Iya, betul," kata saksi.

"Berapa jumlah rekening nominee yang saksi miliki atau kuasai?" tanya Jaksa.

"Tiga," jawab saksi.

Yohanes merincikan, ketiga rekening penampung tersebut masing-masing dibuka atas nama istrinya, adik iparnya, serta seorang tenaga honorer di kementerian.

Jaksa lantas mencecar apakah pembukaan rekening atas nama orang lain itu merupakan inisiatif pribadi atau perintah atasan.

"Nah, ini saksi membuat rekening, baik itu rekening atas nama istri saksi ya dan rekening atas nama orang lain ini, atas permintaan dari pimpinan saksi atau bagaimana ini?" tanya JPU.

"Pimpinan saya hanya bilang, "Pak Yo jangan pakai nama Pak Yo," gitu saja," jawab saksi.

Melalui ketiga rekening tersebut, Yohanes mengaku dapat menghimpun uang setoran pengurusan izin tinggal berkisar antara Rp20 juta hingga Rp40 juta setiap pekannya.

"Kurang lebih di kisaran, fluktuatif juga sih. Karena pas lagi kondisi ramai ya mungkin sekitar 40 juta, kurang lebih 40 juta kita laporkan. Kalau lagi kondisi lagi turun ya mungkin sekitar 20 sampai 25," jawabnya.

Sebagai latar belakang perkara, JPU KPK mendakwa Silmy Karim melakukan tindak pidana pemerasan terhadap para pemohon dokumen keimigrasian izin tinggal WNA dengan total nilai mencapai Rp168,9 miliar.

Dari jumlah tersebut, Silmy diduga menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar.

Tindakan pemaksaan dan mempersulit proses birokrasi izin tinggal tersebut dilakukan Silmy bersama sejumlah pejabat imigrasi lainnya.

Perbuatan melawan hukum itu turut memperkaya Plt. Dirjen Imigrasi 2024–2025 Saffar Muhammad Godam sebesar Rp500 juta, serta Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra sebesar Rp6,53 miliar.

Aliran dana haram juga dinikmati oleh Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji senilai Rp2,88 miliar, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp4,24 miliar, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp16,3 miliar, serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah sebesar Rp50,96 miliar.

Atas tindakannya, Silmy didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain pemerasan, Silmy Karim turut didakwa menerima gratifikasi senilai Rp33,8 miliar yang terdiri atas uang tunai sebesar Rp2,5 miliar serta aset saham di sejumlah perusahaan sekuritas senilai Rp31,3 miliar.

Baca juga artikel terkait SILMY KARIM atau tulisan lainnya dari Muhammad Nizar

tirto.id - Flash News
Reporter: Muhammad Nizar
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Mochammad Fajar Nur