tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan jajarannya untuk mengejar dan menertibkan seluruh fasilitas sosial serta fasilitas umum (fasos-fasum) milik pemerintah daerah yang masih dikuasai atau dikelola pihak swasta tanpa kejelasan status.
Pramono meminta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta bersikap jemput bola dalam menagih kewajiban penyerahan aset tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Pramono merespons aduan warga RT 15 RW 06 Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, terkait dugaan pemanfaatan dua lapangan basket berstatus fasum Pemprov DKI oleh pihak swasta, saat ditemui di Masjid Darul Ma'arif, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026).
Meski mengaku belum menerima surat pengaduan resmi dari warga Kapuk Muara tersebut, ia menegaskan prinsip bahwa setiap aset maupun fasilitas publik milik Pemprov DKI harus dikelola langsung oleh pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat luas.
“Saya belum terima suratnya, tetapi saya langsung merespons bahwa semua fasilitas yang dimiliki oleh DKI Jakarta seharusnya dikelola oleh DKI Jakarta. Tidak lagi kemudian banyak swasta yang melakukan pengelolaan,” ungkap Pramono.
BPAD Diminta Proaktif Jemput Bola
Pramono menginstruksikan BPAD DKI Jakarta mengubah pola kerja dari yang semula hanya menunggu laporan menjadi lebih proaktif menginventarisasi dan menarik kembali hak kelola fasos-fasum di seluruh wilayah ibu kota.
Menurutnya, ketidakjelasan status pengelolaan aset menjadi penyebab utama banyak fasilitas umum maupun infrastruktur lingkungan tidak dapat diperbaiki menggunakan anggaran pemerintah daerah.
“Semua wilayah yang fasos-fasumnya harusnya diserahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta saya akan minta untuk segera diserahkan dan BPAD proaktif untuk itu, tidak kemudian menunggu. Kalau dulu kan hanya menunggu, sekarang saya minta untuk proaktif,” tegasnya.
Cermin Penataan Fasos-Fasum Kelapa Gading
Sebagai bukti efektivitas pengambilalihan aset, Pramono mencontohkan penataan kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selama puluhan tahun, sejumlah fasos-fasum di wilayah tersebut terbengkalai karena belum diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.
Setelah aset tersebut resmi diambil alih dan dikelola sepenuhnya oleh Pemprov DKI, pemerintah langsung bergerak melakukan perbaikan menyeluruh, mulai dari pengaspalan jalan bergelombang di kawasan Boulevard hingga penataan jalur pedestrian.
“Saya meyakini kalau kemudian tidak ada kejelasan siapa yang akan mengelola sampai kapan pun itu pasti tidak bisa diperbaiki dengan baik. Kelapa Gading sebagai contoh paling baik sekarang ini,” terang Pramono.
Penulis: Dias Nashrul Fatha
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































