tirto.id - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengungkapkan fakta Rancangan Undang-undang (RUU) Penyadapan sempat dibahas DPR tetapi terhenti lantaran ada penolakan dari mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, dan jajaran KPK periode sebelumnya.
"Periode yang lalu Komisi 3 ini hampir selesai. Undang-undang ini gagal di ujung karena pemerintah. Terutama orang atau lembaga yang melakukan penyadapan. Kapolri masa itu [Listyo Sigit], KPK masa itu gak setuju undang-undang ini," kata Hinca dalam rapat dengar membahas RUU Penyadapan, Senin (16/11/2026).
Ia pun melayangkan pernyataan, undang-undang penyadapan perlu atau tidak. Terlebih hal tersebut tadi bertabrakan dengan prinsip konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Ketua tadi sudah sampaikan, ini privasi yang paling utamanya dan jika itu kita tabrak, inilah pelanggaran HAM terberat karena memasuki wilayah paling privasi. Pertanyaannya gimana masuk tapi enggak ngelanggar HAM?" tanyanya.
Hinca juga menyinggung Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Dedy Kusuma Bakti, yang hadir dalam rapat dengar tersebut. Selain memperketat aturan penyadapan, pihaknya juga harus mempersempit peluang penyalahgunaan.
"Batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan menutup ruang penggunaan di luar batas kewenangan. Ya, saya membayangkan kalau rumah di luar pagar dia enggak boleh masuk," ucapnya.
"Nah, yang tadi disampaikan teman-teman ternyata enggak hanya di luar pagar dia lompat dia masuk di ruang tamu, tinggal di kamar tidur dan menyadap kita semua termasuk presiden," tegas Hinca.
DPR Bahas Ulang RUU Penyadapan Cegah Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
Sebelumnya, Komisi III DPR RI kini memulai pembahasan RUU Penyadapan. Rapat dengar ini menyoroti regulasi penyadapan, terutama pasca adanya kasus penyadapan terhadap Presiden yang menjadi perhatian serius.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan pengaturan khusus tersebut akan memperjelas mekanisme atau prosedur tata cara kegiatan penyadapan yang harus dilakukan secara profesional dan akuntabel.
Ia melanjutkan, serta kegiatan penyadapan tidak diskriminatif, sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara.
Dewan Fraksi Gerindra itu juga menyebut, RUU Penyadapan mesti dibahas untuk menghindari kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara tidak terulang kembali.
"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang," ucapnya saat memberi pengantar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kabaintelkam Polri, Senin (16/11/2026).
"Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," sambung Habiburokhman.
Perlindungan Hak Privasi dan Dasar Konstitusi Pengaturan Penyadapan
Habiburokhman lantas menyinggung kasus yang muncul beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oknum aparat penegak hukum.
Permasalahan itu, lanjut Habiburokhman, merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan penyadapan.
Penyadapan seharusnya digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan. Pada prinsipnya, penyadapan digunakan sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas.
"Namun di sisi lain, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara atau pihak tertentu terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya," ungkap Habiburokhman.
Komisi III DPR memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan. Penyadapan sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Penyadapan merupakan kewenangan atau kegiatan yang membatasi hak asasi manusia, yakni hak privasi. Oleh sebab itu, pengaturan tentang penyadapan perlu diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.
Hal tersebut juga sejalan dengan putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa hak privasi adalah hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights.
"Sehingga, penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan," imbuhnya.
Baintelkam Polri Dukung Pembentukan RUU Penyadapan
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Dedy Kusuma Bakti menegaskan, pihaknya memberi dukungan terhadap pembahasan RUU Penyadapan.
"Sejak awal sikap dari Baintelkam Polri mendukung pembentukan undang-undang tentang penyadapan," kata Dedy saat rapat dengar pendapat.
Ia menjelaskan, undang-undang tersebut tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi aparat yang bertugas, sekaligus juga memberikan pelindungan kepada masyarakat.
"Yang terhormat Bapak Pimpinan dan anggota dewan Komisi III yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa di lingkungan Polri, penyadapan itu terkait dengan kepentingan yang berbeda," lanjut Dedy.
Pertama, kepentingan terkait dengan penegakan hukum atau untuk kepentingan polisi yang dilaksanakan penyidik berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada penyidik.
Kedua, kepentingan intelijen keamanan, terkait dengan tugas pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat melalui kegiatan yang sifatnya deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini.
"Yang dilaksanakan dalam kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan," ungkapnya.
Dedy menjelaskan, selama ini bahan keterangan informasi diperoleh dari sejumlah sumber. Mulai dari sumber manusia atau human intelijen dan juga sumber terbuka atau open source intelijen.
"Namun dengan perkembangan saat ini, di mana ilmu pengetahuan teknologi yang meningkat pesat dan sudah sangat meloncat-loncat termasuk dengan komunikasi digital," ucapnya.
Kedua cara itu, kata Dedy, khususnya human intelligent tidak lagi mencukupi sehingga pemanfaatan teknologi intelijen ini.
"Salah satunya terkait dengan penyadapan ini menjadi kebutuhan yang penting dalam melaksanakan tugas intelijen keamanan," katanya.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































