Menuju konten utama

Polri Gelar Sidang Etik EHS Terkait Dugaan Akses Ilegal

Trunoyudo memastikan proses pemeriksaan di persidangan bakal berjalan transparan sesuai aturan yang berlaku.

Polri Gelar Sidang Etik EHS Terkait Dugaan Akses Ilegal
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. tirto.id/Naufal Majid
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi (pati) Polri berinisial EHS pada Selasa (17/11/2026) besok. Persidangan tersebut akan digelar di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa agenda persidangan ini merupakan lanjutan dari mekanisme penegakan disiplin dan kode etik di internal kepolisian.

"Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri," kata Trunoyudo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam berkas persangkaan, terduga pelanggar EHS dijerat atas dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, serta pelanggaran prosedur. Selain itu, dia juga diduga terlibat dalam permufakatan untuk melakukan akses ilegal (illegal access) di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran tersebut ditengarai terjadi saat EHS menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun ketika mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Majelis komisi etik yang akan mengadili perkara ini dipimpin langsung oleh Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota. Dia akan didampingi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Adapun jajaran anggota komisi lainnya diisi oleh Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Atas perbuatannya, EHS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah pasal dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Trunoyudo memastikan proses pemeriksaan di persidangan bakal berjalan transparan sesuai aturan yang berlaku.

"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait KASUS PENYADAPAN PRESIDEN atau tulisan lainnya dari Muhammad Rayfahd Haykal

tirto.id - Flash News
Reporter: Muhammad Rayfahd Haykal
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi