Kapolri Ungkap Siapa Saja Sasaran Penyadapan Ilegal Listyo dkk

tirto.id - Daftar sasaran penyadapan ilegal yang turut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka, lebih panjang dari yang pernah diungkap sebelumnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan 13 kelompok yang masuk dalam daftar sasaran.

“Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” kata Suyudi.

Paparan tersebut lebih terperinci dibandingkan keterangan Bareskrim saat mengumumkan penetapan tersangka pada Selasa (3/11/2026) pekan lalu.

Kala itu, Kabareskrim, Komjen Asep Safrudin, menyebut para tersangka diduga menyadap presiden, menteri, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha.

Sejumlah kelompok baru disebut secara spesifik dalam paparan terbaru, di antaranya lingkar Istana, anggota DPR, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, aktivis, dan mahasiswa.

Suyudi mengingatkan bahwa penyebutan kelompok tersebut tidak berarti pihak-pihak yang masuk dalam daftar memiliki keterlibatan dalam perkara penyadapan ilegal. Daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang sedang ditangani Bareskrim.

“Daftar sasaran ini adalah materi penyidikan dan tidak dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam tindak pidana,” ujarnya.

Penyadapan Lewat “Jalur Atensi”

Dalam paparannya, Suyudi turut menjelaskan bagaimana dugaan penyadapan ilegal tersebut dijalankan. Bareskrim menemukan adanya dua jalur pelaksanaan penyadapan di Pusat Pemantauan Polri, yakni jalur resmi dan jalur internal atensi.

Jalur resmi mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009. Mekanisme ini mengharuskan adanya surat permohonan penyidik, laporan polisi, resume analis, serta persetujuan secara berjenjang sebelum penyadapan dilakukan.

Sementara itu, jalur internal atensi diduga berjalan di luar mekanisme tersebut. Perintah penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp tanpa didahului surat permohonan resmi dari penyidik. Meski tidak mengikuti prosedur formal, jalur ini tetap menggunakan infrastruktur teknis yang sama dengan penyadapan resmi.

Suyudi menyebut penggunaan sarana yang sama membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi sulit dibedakan dari aktivitas yang dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum.

“Jalur B (Jalur Internal Atensi) berjalan tanpa surat permohonan resmi, perintah lisan/WhatsApp, menggunakan sarana teknis yang sama sehingga aktivitas atensi tersamarkan di antara aktivitas resmi,” kata Suyudi.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, Bareskrim mengurai dugaan modus operandi tersebut ke dalam lima tahapan, mulai dari pemberian perintah, memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil, hingga penghapusan data.

Pada tahap awal, perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit Prabowo dan disalurkan melalui Slamet Uliandi.

Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution, baik secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Seluruh rangkaian itu diduga berlangsung tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Setelah menerima perintah, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Proses tersebut disebut tidak disertai pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan nomor yang dimasukkan dengan perkara penegakan hukum.

“Tim Technical Supporting Unit diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem LIMS tanpa verifikasi dan filterisasi keterkaitan perkara pro-justitia,” kata Suyudi.

Nomor yang telah dimasukkan kemudian diproses melalui sistem PenLIMS-X (PLX). Pada tahap ini, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman percakapan hasil penyadapan, sebelum mengubahnya menjadi transkripsi.

“Melalui sistem PenLIMS-X, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan kemudian menuangkan ke dalam transkripsi,” ujarnya.

Hasil penyadapan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), Slamet Uliandi, hingga Listyo Sigit. Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan Polri, Listyo diduga berperan sebagai pemberi perintah sekaligus pihak yang menentukan target dan menjadi pengguna akhir hasil penyadapan.

Tahap terakhir berkaitan dengan penghapusan data. Pada Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, sekaligus penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLIMS-X. Perintah penghapusan tersebut diduga dilaksanakan oleh tim teknis TSU.

Rangkaian penghapusan itu justru menjadi awal terungkapnya perkara. Perintah untuk membubarkan grup komunikasi dan menghilangkan data hasil penyadapan menimbulkan kecurigaan hingga mendorong pelapor membawa persoalan tersebut ke Bareskrim.

“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026 peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri,” kata Suyudi.

Polri menyatakan identitas pelapor dirahasiakan. Sementara itu, dalam perkara ini penyidik telah memeriksa 28 saksi, yang terdiri dari 24 personel internal Polri, tiga saksi dari provider telekomunikasi, dan satu saksi dari vendor sistem penyadapan.

Penyidik juga telah meminta keterangan enam ahli, yakni dua ahli teknologi informasi dan elektronik (ITE) serta empat ahli hukum pidana.