Kapolri Ungkap Sasaran Penyadapan Listyo: Presiden hingga KPK

tirto.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan sejumlah pihak yang diduga jadi sasaran penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. Sasaran penyadapan mencakup kalangan pejabat tinggi negara hingga lembaga penegak hukum.

Suyudi memaparkan lebih terperinci, sasaran penyadapan mulai dari Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, hingga tokoh politik.

Selain itu, sasaran penyadapan diduga mencakup gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, personel internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.

“Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” kata Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Penyidik Periksa 28 Saksi dan Sita Log Data

Suyudi menyampaikan, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.

“Berdasarkan hasil penyidikan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi dan 6 ahli,” kata Suyudi.

Dari 28 saksi yang diperiksa, sebanyak 24 orang merupakan personel internal Polri, tiga orang berasal dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu orang dari vendor sistem penyadapan.

Sementara itu, enam ahli yang diperiksa terdiri atas dua ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli pidana.

Selain memeriksa saksi dan ahli, penyidik menyita 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

“Adapun barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan,” ujarnya.

Daftar Empat Jenderal Tersangka dan Masa Penahanan

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP); Kadiv Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS); Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EH); dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).

Terkait penahanan, LSP ditahan hingga 23 November 2026, EH hingga 22 November 2026, dan AS hingga 21 November 2026. Sementara itu, SU ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 dan menjalani penahanan rumah pada 11 November 2026.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan.