tirto.id - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membuka seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain penyadapan, ia mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan rangkaian tindakan ilegal kelompok LSP yang dinilainya saling berkaitan.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, jelang rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI bersama jajaran Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Habiburokhman, dugaan tindakan kelompok tersebut tidak hanya menyangkut penyadapan. Pihaknya mengantongi informasi adanya sejumlah kegiatan terstruktur lain yang perlu didalami penyidik secara serius.
Aktivitas tersebut antara lain dugaan pengawasan ilegal atau illegal surveillance, pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.
Menurutnya, rangkaian perbuatan tersebut bermuara pada upaya mengganggu jalannya roda pemerintahan.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti, maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
Meski demikian, Habiburokhman menggarisbawahi pentingnya proses hukum dan pembuktian yang menyeluruh sebelum kesimpulan final diambil.
Adapun Komisi III DPR RI menjadwalkan raker bersama Kapolri dan jajaran berlangsung pukul 08.30 hingga 12.00 WIB. Seluruh anggota komisi telah mengonfirmasi kehadiran.
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































