Masuk tirto.id
tirto.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih melakukan proses penelaahan permohonan perlindungan saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.
"Intinya sudah ada penambahan dua dari enam (yang terakhir), sudah, itu aja," ucap Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, usai menghadiri konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).
Wawan menerangkan proses penelaahan hingga saat ini dilakukan untuk melihat kelaikannya mendapatkan perlindungan atau tidak. Namun, kata Wawan, dari internal Polri sendiri juga telah melakukan perlindungan secara internal.
Diketahui, Ketua LPSK, Achmadi, sebelumnya menjelaskan bahwa enam orang yang sudah diajukan perlindungan oleh Polri, hingga kini masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026. Dalam proses tersebut, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.
Dia menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.
Ditambahkan Achmadi, LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut. Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan.
====
Artikel ini pada Rabu (11/11/2026) pukul 22:38 mengalami perubahan judul dari sebelumnya LPSK: Pengajuan Perlindungan di Kasus Penyadapan Jadi 8 Orang, karena adanya revisi terkait jumlah saksi/korban yang mengajukan perlindungan.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Bayu Septianto
