LPSK Buka Peluang Tambah Pelindungan Saksi Kasus Penyadapan

tirto.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka peluang bertambahnya jumlah saksi yang dilindungi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.

Ketua LPSK, Achmadi, mengungkap sejauh ini, Polri telah mengajukan permohonan pelindungan untuk enam orang saksi yang kini masih dalam tahap penelaahan.

"LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan pelindungan seiring perkembangan proses hukum," ucap Achmadi, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

Menurut Achmadi, untuk enam orang yang sudah diajukan pelindungan oleh Polri, hingga kini masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026. Dalam proses tersebut, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.

Pertimbangan Tingkat Ancaman dan Kerentanan Saksi

Dia menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.

Ditambahkan Achmadi, LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut. Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan.

Daftar Tersangka dan Ancaman Pasal Berlapis

Untuk diketahui, dalam kasus penyadapan ini, tim penyidik Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP); Kadiv Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN); Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EH); dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).

Dari empat tersangka, tiga orang telah ditahan di Mako Brimob. Diketahui, SU belum ditahan karena sedang sakit pascastroke.

Penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli dalam perkara tersebut. Para ahli terdiri dari tiga ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli pidana.

Listyo Sigit dan tiga tersangka lainnya dikenakan sejumlah pasal. Di antaranya Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) terkait akses ilegal dengan ancaman hukuman enam tahun penjara, Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf c KUHP mengenai penghapusan informasi elektronik yang diancam pidana maksimal delapan tahun penjara.