Masuk tirto.id
tirto.id - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Polri mengungkap perkembangan kasus dugaan penyadapan yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara transparan. Langkah ini dinilai krusial untuk meredam kesimpangsiuran dan isu liar yang terus bergulir di tengah masyarakat.
"Kenapa ini saat ini momennya jadi sangat penting untuk lebih transparan, ya, lebih terbuka? Karena memang banyak informasi yang di publik itu belum ketemu ujung pangkalnya. Padahal publik punya kepentingan yang besar terhadap peristiwa ini," tutur Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam, kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Menurut dia, banyak tokoh publik yang menjadi sasaran penyadapan dan belum diungkap ke publik. Oleh karenanya, penjelasan detail dapat menjadi fakta-fakta yang akan mengklarifikasi kesimpangsiuran di masyarakat.
"Karena satu peristiwa dengan peristiwa yang lain kalau kita ikutin di berbagai sosial media khususnya, itu kayak enggak ketemu dan itu akan merugikan penegakan hukum sendiri," ucap Anam.
Anam sendiri meyakini Polri akan melakukan proses penyidikan secara akuntabel, objektif, dan transparan. Pembuktian penanganan perkara dituntaskan dengan komitmen itu, kata Anam, harus dengan penjelasan berkala kepada publik agar tetap pada koridor penegakan hukum.
Diakui Anam, publik memiliki harapan besar agar Polri menuntaskan kasus ini secara gamblang, terlebih bagi mereka yang disebut turut menjadi objek penyadapan. Sehingga, pengusutan pun tidak boleh berhenti hanya kepada empat tersangka, tetapi jika masih ada yang terlibat, harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Jadi, untuk menunjukkan isu ini adalah isu penegakan hukum, ya, minta supaya ada penjelasan secara berkala. Berkala secara substansi maupun berkala secara tahapan. Apapun tahapannya, apapun substansinya, harus dibuka di publik," ujar Anam.
Sebagai informasi, salah satu isu yang beredar luas di masyarakat adalah keterlibatan eks Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian. Dia disebut ditangkap pada akhir pekan lalu dan masuk dalam daftar pencekalan.
Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, telah membantah informasi tersebut dan memastikan hoaks. Sementara itu, Tito juga hadir di Istana Negara dan membantah isu yang beredar.
"Saya di sini, ke mana? Enggak ada. Enggak ada [surat pencekalan]," kata Tito saat dikonfirmasi mengenai kabar pencekalan terhadap dirinya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Siti Fatimah
