Masuk tirto.id
tirto.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta agar kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan eks Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dkk tidak menjadi pengalihan isu. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta agar kasus besar lain seperti korupsi tetap ditangani dengan baik.
"Ketika ada kasus penyadapan, jangan berhenti juga kasus (penanganan dan pengungkapan) korupsi yang terus terjadi," tutur Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (9/11/2026).
Di saat yang sama, Haedar menyebut Muhammadiyah mendukung Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk menegakkan hukum secara adil, objektif, dan transparan dalam kasus penyadapan yang melibatkan perwira tinggi Polri itu.
"Kita mendorong, percaya dan bahkan berada di belakang Presiden Prabowo untuk menegakkan konstitusi, hukum dan segala peraturan yang berlaku dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi," kata Haedar.
Haedar meminta agar ada pengawalan dan kontrol sosial dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI. Jangan sampai kasus itu tak ditangani dengan obyektif.
Oleh karena itu, Haedar meminta kepastian hukum harus di atas kepentingan politik. Kepastian hukum ini dinilai Haedar tidak boleh berubah karena adanya hasrat politik tertentu
"Sistem hukum kita ini semakin lama semakin stabil. Jangan terlalu berubah karena kekuasaan. Jangan selalu berubah karena kepentingan politik. Hukum harus punya kepastian. Tidak boleh berubah karena hasrat apapun," tegas Haedar.
Pada Selasa (3/11/2026), Bareskrim Polri menetapkan tersangka dan menahan tiga perwira tinggi Polri, yakni mantan Kepala Staf Kepresidenan dan mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kadiv Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution; dan Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Sementara itu, pada Kamis (5/11/2026), pengembangan perkara turut menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Irjen Slamet Uliandi, sebagai tersangka tambahan.
Selain menyasar Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga turut menyasar beberapa pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha.
Keempat tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik maupun laporan polisi.
Penyadapan disebut dilakukan dengan memasukkan nomor telepon target ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Atas perbuatannya, seluruh tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mereka kini ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, Jakarta.
Menyusul penetapan status tersangka tersebut, Presiden Prabowo mencopot Listyo Sigit dari kursi Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).
Penulis: Cahyo PE
Editor: Andrian Pratama Taher
