Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengusulkan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain juga dijerat pasal makar dan tindak pidana terkait keamanan negara.
Habiburokhman menilai penyadapan terhadap kepala negara merupakan kejahatan serius karena berpotensi mengancam keselamatan negara.
“Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurut Habiburokhman, aparat penegak hukum perlu mengungkap motif hingga pihak yang memperoleh keuntungan politik dari aktivitas penyadapan tersebut.
Selain itu, dia menilai penyadapan ini tidak mungkin hanya mengetahui informasi yang dimiliki korban. Pasalnya, kata Habiburokhman, banyak orang yang diduga telah disadap.
“Enggak mungkin, orang-orang tersebut dan jumlahnya juga luar biasa besar, 6.000 orang, ya, dilakukan penyadapan ilegal. Nah, ini harus bisa dibongkar, ya, oleh penyidik nantinya,” kata dia.
Habiburokhman bahkan menilai kasus penyadapan ini sebagai salah satu skandal penyadapan paling serius yang pernah terjadi. Ia membandingkannya dengan skandal Watergate di Amerika Serikat.
"Ini jauh lebih serius dari skandal Watergate dulu di Amerika Serikat, karena Watergate itu kompetitor menyadap kompetitor. Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap," ujarnya.
Katanya, bahkan KUHP saat ini belum mengatur secara spesifik tindak pidana ekstrem seperti penyadapan terhadap kepala negara.
Selain mendorong pengusutan kasus, Komisi III DPR juga berencana membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan pada masa sidang berikutnya.
Habiburokhman mengatakan RUU Penyadapan sebenarnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Katanya, Komisi III DPR akan menggenjot pembahasan regulasi tersebut setelah pembahasan RUU Perampasan Aset selesai.
"Perampasan Aset insyaAllah selesai di masa sidang ini. Masa sidang besok, saya, kami, Komisi III akan gas terus soal undang-undang penyadapan itu," kata dia.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto
