Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyayangkan penyadapan yang dilakukan oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dkk, kepada Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak.
Menurutnya, peristiwa tersebut berdampak pada psikologis pasar dan menimbulkan sentimen negatif terhadap perekonomian nasional.
"Ya tentu sangat disayangkan ya terhadap penyadapan, dan ini tentu akibatnya adalah bukan dari segi fundamental, tapi dari sentimental karena ekonomi, kan, juga faktor psikologis juga ikut memengaruhi. Yang penting kita jaga fundamental saja," kata Airlangga di Kemenko Perekonomian, dikutip Senin (9/11/2026).
Airlangga memastikan pemerintah akan terus menjaga fundamental ekonomi dan mengelola sentimen di pasar untuk menjaga iklim investasi nasional.
Ia juga memandang positif langkah penanganan yang diambil oleh aparat kepolisian. Airlangga menilai respons dan kebijakan tegas yang diambil oleh Kapolri merupakan sinyal yang baik untuk memulihkan kepercayaan.
"Ya tentu Kapolri kan mengambil kebijakan yang tegas, jadi itu positif lah," tambahnya.
Terkait kekhawatiran dari kalangan dunia usaha mengingat insiden penyadapan tersebut dikabarkan turut menyasar sejumlah pihak dari sektor swasta, Airlangga menyebut bahwa hal itu hanya menyasar kalangan tertentu saja dan tidak mencakup keseluruhan ekosistem bisnis secara luas.
"Ya tapi, kan, pengusaha tertentu dalam tanda petik," ucapnya.
Sebelumnya, Mabes Polri telah resmi menetapkan empat orang tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap presiden serta sejumlah pejabat negara.
Keempat orang tersebut adalah Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP); Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN); Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), dan Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU).
Mereka melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, media, tokoh politik, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha sejak 2025–2026.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
