Yusril: Tak Ada Satgas Penyadapan, Presiden Percayakan Polri

tirto.id - Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (satgas) maupun tim khusus dari pihak eksekutif untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan, Presiden telah memberikan mandat dan kepercayaan penuh kepada jajaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk mengusut perkara tersebut secara objektif dan profesional.

“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Penegasan ini sekaligus merespons bergulirnya wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR serta pembentukan tim investigasi terpisah di ranah eksekutif.

Yusril menyatakan, mekanisme penegakan hukum melalui penyidik kepolisian sudah memadai dan berjalan sesuai koridor hukum tanpa memerlukan intervensi tim ad hoc.

Bukan Penyadapan Biasa, Polisi Bidik Pasal Melumpuhkan Presiden

Yusril bilang, penyidikan perkara ini terus berkembang pesat melihat hari pertama para tersangka yang dijerat dengan pasal-pasal penyadapan elektronik dan UU ITE, pemeriksaan lanjutan serta alat bukti yang dihimpun menunjukkan adanya indikasi kuat perbuatan makar.

“Penyadapan terhadap seorang Presiden tidak bisa dianggap sebagai satu penyadapan biasa. Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada Pasal 191 sampai Pasal 193 kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya," ujarnya

"Kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden, menggulingkan pemerintah, nah itu kita belum tahu tentang itu karena masih dalam tahap penyidikan. Tapi sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal makar itu dengan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu,” lanjut Yusril.

Empat Petinggi Jadi Tersangka, Termasuk Mantan KSP

Sebelumnya, Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) telah menetapkan dan menahan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kepala Staf Kepresidenan dan mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kadiv Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution; dan Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Sementara pada Kamis (5/11/2026), pengembangan perkara turut menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Irjen Slamet Uliandi, sebagai tersangka tambahan.

Keempat tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik maupun laporan polisi.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mereka kini ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, Jakarta.

Menyusul penetapan status tersangka tersebut, Presiden Prabowo mencopot Listyo Sigit dari kursi Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).