Bahlil Dikaitkan Kasus Penyadapan, Golkar Somasi Said Didu

tirto.id - Badan Advokasi Hukum dan HAM (BakumHAM) DPP Partai Golkar melayangkan somasi pada pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu serta Sri Rajasa Candra. Langkah hukum ini diambil menyusul beredarnya konten yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden.

Koordinator Tim Kuasa Hukum BakumHAM Golkar, Muhammad Sattu Pali, menyatakan bahwa somasi terbuka tersebut disampaikan atas perintah langsung dari Bahlil Lahadalia setelah melakukan diskusi internal pada Senin (9/11/2026).

"Kami pengurus pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar kemarin siang dipanggil oleh Ketua Umum Bapak Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan konten-konten yang dibuat oleh Saudara Muhammad Said Didu dan Saudara Sri Rajasa Candra," kata Sattu Pali dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026).

Bapak Bahlil selaku ketua umum juga sudah memberikan kuasa kepada pengurus pusat BakumHAM untuk menindaklanjuti pernyataan-pernyataan tersebut," sambungnya.

Dipicu Konten YouTube dan Pasal Berlapis

Juru Bicara Tim Kuasa Hukum BakumHAM Golkar, Derek Loupatty, menjelaskan bahwa somasi dengan nomor 01/SOM/PP-BAKUMHAM/XI/2026 tersebut dipicu oleh narasi yang diunggah di kanal YouTube Madilog Forum Keadilan TV dan iNews. Narasi tersebut memuat tuduhan bahwa Ketua Umum Partai Golkar terlibat dalam kasus penyadapan presiden, ikut rapat dengan para jenderal yang terlibat 3 jam sebelum ditangkap, hingga dugaan kriminalisasi dalam mendapatkan jabatan ketua umum.

"Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Candra seolah-olah menggiring opini untuk menyudutkan, menuduh, dan menyerang kehormatan klien kami, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa didukung fakta maupun bukti apa pun," tegas Derek.

Ia menambahkan, isu ini sangat sensitif dan berpotensi memicu instabilitas politik nasional serta mengganggu efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam dokumen somasi terbuka tersebut, BakumHAM Golkar mencantumkan tuduhan pelanggaran Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE terkait penyerangan kehormatan atau nama baik, serta Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran lisan dan fitnah.

Ultimatum 3x24 Jam dan Ancaman Laporan Polisi

BakumHAM Golkar memberikan tenggat waktu 3x24 jam sejak somasi disampaikan agar Said Didu dan Sri Rajasa Candra mencabut pernyataan, menurunkan (take down) konten, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik maupun cetak.

Terkait perubahan rencana awal yang mulanya hendak melaporkan kasus ini langsung ke Bareskrim Polri pada Selasa pagi (10/11/2026), Derek mengungkapkan bahwa hal itu merupakan arahan Bahlil untuk mendahulukan mekanisme somasi terbuka.

"Skenario awalnya kita langsung LP (Laporan Polisi). Tetapi sebagai penerima kuasa, kami mempertimbangkan arahan klien kami yang menyampaikan secara terbuka akan melakukan somasi selama 3 hari terlebih dahulu. Jika tenggat waktu tersebut tidak diindahkan, baru kami akan melakukan upaya hukum laporan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Derek.

BakumHAM Golkar mendasarkan somasi secara terbuka ini melalui saluran media massa lantaran tidak mengetahui secara pasti alamat domisili para pihak yang disomasi. Apabila tidak ada iktikad baik hingga batas waktu berakhir, BakumHAM Golkar mengancam akan menginstruksikan seluruh pengurus DPD Golkar di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk mengawal proses hukum ke pihak kepolisian setempat.