Apakah Ahrie Sonta Dapat Hak Pensiun usai Dipecat Tidak Hormat?

tirto.id - Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada Selasa, 10 November 2026. Putusan tersebut berkaitan dengan pelanggaran etik berupa penyalahgunaan kewenangan untuk mengakses perangkat teknologi milik Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Meski dijatuhi sanksi PTDH, Ahrie telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Proses pemberhentiannya pun masih berlanjut melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri tingkat banding.

Terkait hak keuangan, anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak memperoleh hak pensiun bulanan sebagai purnawirawan. Namun, peserta ASABRI yang terkena PTDH masih dapat mengajukan manfaat Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA) dan Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Lantas, apakah Ahrie Sonta masih berhak menerima manfaat ASABRI setelah dijatuhi sanksi PTDH?

Ahrie Sonta Dijatuhi PTDH atas Dugaan Penyadapan

Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) pada Selasa (10/11/2026). Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan penyadapan ilegal menggunakan perangkat teknologi milik Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengumumkan bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Ahrie adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.

"Sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Di persidangan, Ahrie dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik berupa penggunaan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional serta tidak sesuai prosedur.

Menurut Isir, perbuatan tersebut dilakukan ketika Ahrie menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasi Nasional (Kabag Mon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding," papar Isir.

Sidang KKEP berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 20.10 WIB. Sejumlah saksi turut dihadirkan, termasuk saksi yang sebelumnya telah diperiksa dalam penyidikan pidana oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri. Beberapa saksi tersebut juga diajukan untuk memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Proses persidangan dipimpin Komjen Rudy Darmoko sebagai ketua komisi, dengan Irjen Roma Hutajulu sebagai wakil ketua. Tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen M. Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rahmat Setyadi. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut hadir sebagai pengawas eksternal untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur.

Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, Ahrie Sonta mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian, proses pemberhentiannya masih berlanjut melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri tingkat banding.

Polri menyatakan pemeriksaan etik terhadap tiga tersangka lainnya, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi, akan dilanjutkan. Jadwal sidang KKEP berikutnya rencananya diumumkan pada pekan depan.

Apa Itu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)?

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH merupakan sanksi administratif berupa pengakhiran masa dinas anggota Polri karena pelanggaran tertentu. Sanksi ini dapat dijatuhkan kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan hukum, sumpah jabatan, maupun Kode Etik Profesi Polri.

Ketentuan mengenai sanksi etik dan administratif anggota Polri tercantum dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Dalam Pasal 107, anggota yang melanggar Kode Etik Profesi Polri dapat dikenai sanksi etika dan sanksi administratif. Salah satu bentuk sanksi etika adalah menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, sedangkan salah satu sanksi administratif yang dapat dijatuhkan adalah PTDH.

Pasal 111 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 juga mengatur bahwa anggota yang terancam sanksi PTDH diberi kesempatan mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum sidang KKEP dilaksanakan.

Namun, ketentuan tersebut tidak berarti setiap anggota yang mengajukan pengunduran diri otomatis terhindar dari sanksi. Keputusan tetap mengikuti mekanisme dan pertimbangan yang berlaku.

Setelah keputusan PTDH berlaku sesuai ketentuan, yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota aktif Polri dan tidak memperoleh hak pensiun bulanan sebagai purnawirawan. Meski demikian, terdapat hak berupa santunan ASABRI dan pengembalian iuran dana pensiun sesuai ketentuan.

Anggota Polri yang Dipecat Tidak Hormat Masih Mendapat Hak ASABRI

Meskipun tidak berhak memperoleh pensiun bulanan, anggota Polri yang terkena PTDH masih memiliki hak tertentu melalui program ASABRI.

Berdasarkan informasi dari Instagram @asabri_kcsemarang pada 29 November 2024, peserta aktif yang diberhentikan tidak dengan hormat akan memperoleh dua hak yang dapat diklaim, yaitu Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA) dan Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP).

NTTA merupakan nilai tunai tabungan asuransi yang berasal dari iuran peserta selama masa keanggotaan, sedangkan NTIP merupakan nilai tunai dari iuran pensiun yang telah dibayarkan peserta. Kedua hak tersebut berbeda dari uang pensiun bulanan karena pencairannya berupa nilai tunai iuran, bukan pembayaran berkala setelah seseorang memasuki masa pensiun.

Dalam unggahan tersebut, iuran peserta untuk NTTA disebut sebesar 3,25 persen dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan tunjangan anak. Adapun iuran untuk NTIP sebesar 4,75 persen dari komponen penghasilan yang sama.

Nilai yang dapat diterima dihitung berdasarkan iuran sejak awal menjadi peserta hingga tanggal mulai berlakunya PTDH atau terhitung mulai tanggal (TMT) pemberhentian.

Dengan demikian, anggota Polri yang terkena PTDH masih dapat memperoleh pengembalian nilai iuran tertentu melalui ASABRI.

Ahrie Sonta Tak Mendapat Uang Pensiun

Berdasarkan ketentuan mengenai PTDH dan informasi hak peserta ASABRI, Ahrie Sonta tidak berhak menerima uang pensiun bulanan apabila pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dirinya telah berlaku secara definitif.

Statusnya sebagai anggota Polri berakhir sehingga ia tidak lagi menerima gaji, tunjangan, maupun pensiun dari institusi kepolisian.

Meski demikian, Ahrie masih berpotensi memperoleh hak berupa NTTA dan NTIP melalui ASABRI. Kedua komponen tersebut merupakan nilai tunai dari iuran yang telah dibayarkan selama masa dinas, bukan uang pensiun bulanan. Besaran haknya perlu dihitung berdasarkan data kepesertaan dan ketentuan ASABRI.

Selain hak pensiun, pemberhentian dari kepolisian juga berkaitan dengan penggunaan sebutan Purn atau purnawirawan di belakang nama.

Pengertian Purnawirawan Polri diatur dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Polri. Dalam aturan tersebut, Purnawirawan Polri didefinisikan sebagai anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan hak pensiun atau hak tunjangan bersifat pensiun.

Ketentuan tersebut membedakan anggota yang pensiun secara normal dengan anggota yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 51 ayat (2) Perpol Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa anggota Polri yang dikenai PTDH hanya berhak mendapatkan santunan ASABRI dan pengembalian iuran dana pensiun. Mereka tidak memperoleh hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun yang menjadi salah satu syarat status purnawirawan.

Hak Pensiun Polisi

Anggota Polri yang memasuki masa purna tugas (pensiun) berhak atas berbagai manfaat finansial, jaminan sosial, dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (seperti PP Nomor 20 Tahun 2019 dan aturan PT ASABRI).

Berikut adalah hak dan fasilitas yang didapatkan oleh polisi saat pensiun:

1. Manfaat Finansial Utama

• Uang Pensiun Bulanan: Diberikan setiap bulan seumur hidup. Besarannya dihitung berdasarkan masa kerja dan pangkat terakhir saat pensiun (maksimal 75 persen dari gaji pokok terakhir).
• Tunjangan Hari Tua (THT): Dana yang dibayarkan sekaligus (lump sum) saat memasuki masa pensiun, yang dikelola oleh PT ASABRI (Persero) sebagai hasil akumulasi iuran selama aktif berdinas.
• Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA): Pengembalian tabungan asuransi beserta pengembangannya jika anggota pensiun sebelum mencapai batas usia pensiun atau dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan ASABRI.
• Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR): Sama seperti pegawai negeri sipil (PNS) aktif dan pensiunan lainnya, pensiunan Polri tetap mendapatkan gaji ke-13 dan THR setiap tahun yang besarannya disesuaikan dengan komponen pensiun pokok dan tunjangan yang melekat.

2. Tunjangan Keluarga dan Pangan

• Tunjangan Suami/Istri: Sebesar 10 persen dari pensiun pokok bagi pasangan yang sah dan terdaftar.
• Tunjangan Anak: Sebesar 2 persen dari pensiun pokok untuk setiap anak (maksimal untuk 2 anak) yang belum berusia 21 tahun, belum menikah, dan belum memiliki penghasilan sendiri (dapat diperpanjang hingga usia 25 tahun jika masih menempuh pendidikan).
• Tunjangan Beras (Pangan): Diberikan dalam bentuk uang yang disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang masuk dalam daftar tanggungan pensiun.

3. Jaminan Kesehatan dan Sosial

• Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan): Pensiunan Polri beserta keluarga inti (suami/istri dan anak yang ditanggung) tetap mendapatkan fasilitas layanan kesehatan tingkat 1 hingga lanjutan melalui BPJS Kesehatan dengan kelas perawatan yang disesuaikan berdasarkan pangkat terakhir saat pensiun.
• Jaminan Kematian (JKm): Apabila pensiunan meninggal dunia, ahli waris berhak mendapatkan santunan kematian, uang duka wafat (UDW), bantuan biaya pemakaman, serta pensiun terusan (gaji pensiun penuh selama beberapa bulan pertama) sebelum beralih menjadi Pensiun Janda/Duda/Yatim Piatu.

4. Tanda Kehormatan dan Fasilitas Lainnya

• Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP): Anggota Polri yang memiliki dedikasi baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana selama berdinas umumnya mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjelang masa pensiun (biasanya 3 bulan sebelum purna tugas), yang otomatis meningkatkan besaran gaji pokok dasar perhitungan pensiunnya.
• Tanda Kehormatan (Bintang Bhayangkara Nararya): Penghargaan dari negara bagi anggota yang bertugas dengan setia dan tanpa cacat selama masa dinas tertentu (umumnya 24 tahun atau lebih).
• Hak Pemakaman di Taman Makam Pahlawan (TMP): Pensiunan Polri yang memiliki tanda kehormatan tertentu (seperti Bintang Bhayangkara Nararya) berhak dimakamkan secara militer/kepolisian di Taman Makam Pahlawan beserta bantuan biaya pemakaman dari dinas.
• Akses Fasilitas Asrama/Koperasi (Terbatas): Untuk rumah dinas, pensiunan wajib mengembalikannya kepada kesatuan dalam jangka waktu tertentu setelah pensiun, namun mereka tetap dapat tergabung dalam wadah purnawirawan seperti PP Polri (Persatuan Purnawirawan Polri) yang sering bekerja sama dengan koperasi kepolisian untuk program kesejahteraan.