Masuk tirto.id
tirto.id - Polri menghadirkan sejumlah saksi yang diajukan untuk perlindungan ke LPSK dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Ahrie Sonta Nasution, Selasa (10/11/2026).
Kehadiran para saksi dalam persidangan ini dipastikan berjalan transparan guna mengusut tuntas perkara yang turut diawasi oleh Kompolnas tersebut. Untuk melihat pilihan teras berita lengkap dan tips optimasi SEO, silakan kunjungi halaman sumber.
Polri mengungkap sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) Ahrie Sonta Nasution terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang digelar kemarin (10/11/2026). Namun daftar nama saksi dihadirkan dalam sidang tersebut tidak dirincikan.
Kadiv Humas Irjen, Jhonny Eddizon Isir, menyebut saksi tersebut yang juga telah menjalani pemeriksaan dalam proses pidana kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal. Termasuk, beberapa di antaranya yang diajukan perlindungan.
"Beberapa saksi yang tadi dihadirkan adalah merupakan bagian daripada saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan yang ada ditangani oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri. Benar bahwa beberapa saksi tersebut kemudian Polri berkomunikasi dengan LPSK untuk bisa mendapatkan perlindungan saksi," ujar Isir di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.
Isir bilang, persidangan ini pun dipimpin oleh Komjen Rudy Darmoko selaku Ketua Komisi. Kemudian, Wakil Ketua Komisi, Irjen Roma Hutajulu beserta tiga Anggota Komisi, yaitu Irjen M. Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rahmat Setyadi.
Ditegaskan Isir bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Dia menekankan, setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, Standar Operasional Prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku.
"Polri memastikan setiap proses penegakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum," ungkap Isir.
Lebih lanjut, Isir menekankan bahwa Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, di mana setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal.
"Siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku," ucap dia.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam, memastikan bahwa kehadiran pihaknya dalam persidangan KKEP para terduga pelanggar pelaku penyadapan ilegal guna memastikan semua saksi dan bukti dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Sehingga, rentetan peristiwa yang terjadi dapat diungkap secara menyeluruh.
"Kami melihat bahwa proses tersebut memang prosesnya menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa memang proses yang berjalan sesuai prosedur dan akuntabilitasnya terjaga," tutur Anam.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Siti Fatimah
