Masuk tirto.id
tirto.id - Mabes Polri membentuk tim khusus yang akan mendalami ada tidaknya dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dkk. Tim khusus itu dipimpin oleh Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin.
"Potensi terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman," ucap Kadiv Humas Polri, Irjen Jhonny Eddizon Isir, di Gedung Propam Mabes Polri, Selasa (10/11/2026) malam.
Isir menerangkan, pendalaman terkait dugaan adanya makar memang membutuhkan proses pendalaman dan penyelidikan yang tak sebentar. Dia pun meminta seluruh pihak untuk mendukung proses ini agar semua fakta hukum bisa terungkap.
"Saya tahu kawan-kawan pengin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja," tutur Isir.
Disampaikan Isir, untuk proses penyidikan dugaan penyadapan ilegal juga masih akan terus berjalan. Dia memastikan, tidak ada perlakuan istimewa kepada para pihak manapun dalam proses penyidikan ini.
Diketahui, sejauh ini penetapan tersangka kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP); Kadiv Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN); Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EH); dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU); belum mengenakan pasal makar. Sejumlah pihak pun mendesak penjeratan pasal makar karena sudah dianggap menghianati presiden.
Dari empat tersangka, tiga orang telah ditahan di Mako Brimob. Diketahui, SU belum ditahan karena sedang sakit pascastroke.
Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli dalam perkara tersebut. Para ahli terdiri dari tiga ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli pidana.
Listyo Sigit dan tiga tersangka lainnya dikenakan sejumlah pasal. Di antaranya Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) terkait akses ilegal dengan ancaman hukuman enam tahun penjara, Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf c KUHP mengenai penghapusan informasi elektronik yang diancam pidana maksimal delapan tahun penjara.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Siti Fatimah
