Kompleksitas Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

tirto.id - Istilah makar yang disinggung dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai bergulir menjadi diskursus. Mulanya, Polri yang mengungkap dan menangani kasus ini pada Selasa (3/11/2026)tidak serta-merta menyebut makar sebagai motif dugaan penyadapan terhadap presiden dan sejumlah tokoh penting.

Usai konferensi pers pengungkapan kasus tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga menyatakan penyidikan terhadap dugaan penyadapan ilegal masih berfokus pada tindak pidana penyadapan dan intersepsi elektronik. Dia menegaskan belum ada indikasi yang mengarah pada makar.

Istilah makar baru disinggung oleh pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, sehari setelah Bareskrim Polri mengumumkan temuan dan menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut.

Di saat yang sama, Yusril dalam konferensi pers di Banda Aceh menyebut penyidik mulai menemukan indikasi yang mengarah pada dugaan makar. Meski begitu, dia mengingatkan bahwa penerapan pasal tersebut masih membutuhkan pendalaman berdasarkan fakta dan alat bukti.

“Unsur-unsurnya mulai mengarah ke sana, tetapi masih terus didalami. Kalau langsung ditetapkan sebagai makar, tentu terlalu dini karena harus didukung fakta dan bukti yang cukup,” kata Yusril dalam jumpa pers di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).

Yusril menyebut penyidik perlu mengungkap tujuan di balik penyadapan, termasuk kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden Prabowo agar tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan. Dia merujuk pada Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional sebagai ketentuan yang tengah didalami.

Pada Senin (9/11/2026), Yusril kembali menjelaskan perkembangan kasus tersebut. Menurut dia, perkara penyadapan tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana biasa karena pihak yang menjadi sasaran adalah Presiden RI. Dia menyatakan penyidik perlu mencari hubungan antara penyadapan dan kemungkinan upaya membuat Presiden Prabowo tidak mampu menjalankan tugas serta kewajibannya.

“Penyadapan terhadap seorang presiden tidak bisa dianggap sebagai satu penyadapan biasa,” ujar Yusril.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, juga mendorong agar kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lain juga dijerat pasal makar dan tindak pidana terkait keamanan negara.

Niat dan Permulaan Pelaksanaan Jadi Persoalan

Pakar hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menilai penyidik memang perlu membuktikan unsur-unsur tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penetapan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP tidak bisa hanya didasarkan pada asumsi, melainkan harus ditopang bukti yang menunjukkan adanya upaya membuat presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

“Presiden itu bukan orang biasa, jadi kalau penyadap presiden itu kemungkinan makarnya besar," kata Aan kepada Tirto, Senin (9/11/2026).

Unsur utama Pasal 191 KUHP yang perlu didalami adalah tindakan yang bertujuan membuat presiden tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, pasal tersebut juga mengatur perbuatan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden.

Atas hal ini, penyidik perlu menelusuri informasi apa saja yang diambil dan dipilih dari hasil penyadapan. Isi informasi tersebut dapat membantu mengungkap tujuan pihak yang melakukan penyadapan.

Apabila informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan rahasia pribadi, rahasia kenegaraan, atau agenda penting presiden, penyidik perlu mendalami tujuan pengumpulannya. Informasi pribadi presiden, misalnya, dapat digunakan sebagai alat tekanan dengan ancaman akan membongkarnya ke publik apabila presiden mengambil kebijakan tertentu.

Selain itu, pengumpulan informasi mengenai kebiasaan, lokasi, agenda, waktu kegiatan, hingga pola pengamanan presiden juga perlu ditelusuri. Menurut Aan, informasi semacam itu berpotensi digunakan untuk mengetahui celah keamanan presiden, termasuk dalam skenario pembunuhan.

"Bisa jadi ya untuk apa mengetahui pola hidup presiden, kapan ada celah presiden, kan juga bahaya. Untuk bisa menempatkan sniper, misalnya, kemudian dilakukan pembunuhan itu," tutur Aan.

Percakapan Politik Bukan Otomatis Makar

Pengumpulan percakapan saja belum cukup untuk dikategorikan sebagai makar karena penyidik harus mengetahui isi dan tujuan pengumpulan informasi tersebut.

Aan mencontohkan, apabila percakapan presiden dengan ketua-ketua partai dikumpulkan untuk mencari informasi yang kemudian digunakan sebagai ancaman terhadap presiden, perbuatan itu dapat mengarah pada pemenuhan unsur Pasal 191. Sebaliknya, jika informasi tersebut hanya dikumpulkan tanpa tujuan melumpuhkan presiden, unsur makar belum tentu terpenuhi.

Dia juga membedakan kritik atau percakapan politik yang keras dengan makar. Kritik terhadap presiden, sekalipun disampaikan dengan kata-kata kontroversial, tidak serta-merta merupakan makar. Perlu ada permulaan pelaksanaan perbuatan yang mengarah pada tujuan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Intinya, isi percakapan tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya makar tanpa melihat konteks, tujuan, serta tindakan konkret yang menyertainya. Penegak hukum harus membuktikan apakah percakapan tersebut berkaitan dengan rencana tindak pidana atau justru merupakan bagian dari aktivitas politik yang sah.

Selain itu, pembuktian perkara juga harus memperhatikan keabsahan dan relevansi alat bukti. Aan menjelaskan bahwa materi hasil sadapan perlu diperiksa, termasuk konteks percakapan dan prosedur perolehannya. Informasi yang bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan tidak semestinya dicampuradukkan begitu saja dengan pembuktian perkara.

Apabila informasi pribadi digunakan sebagai alat bukti, relevansi dan cara memperolehnya tetap perlu diuji dalam proses hukum. Hal ini penting agar proses pembuktian tidak justru mengabaikan hak-hak orang yang komunikasinya ikut terekam.

"Kalau sampai diarahkan ke makar atau didakwakan nanti pasal makar, maka ya fokusnya adalah untuk melumpuhkan presiden," katanya.

Transparansi untuk Mencegah Stigma Politik

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyoroti pentingnya transparansi aparat dalam menjelaskan perkembangan perkara.

Menurut Agung, penggunaan istilah makar perlu disertai penjelasan mengenai kronologi dan rangkaian peristiwa yang mendasarinya. Publik perlu mengetahui bagaimana dugaan penyadapan itu terjadi, apa tujuan pengumpulan informasi, serta bagaimana hubungan tindakan tersebut dengan dugaan makar.

Dia menyinggung perkara yang melibatkan mantan kapolri dan sejumlah jenderal polisi. Menurut dia, penjelasan yang terbuka diperlukan agar masyarakat tidak menerima begitu saja label makar tanpa memahami latar belakang peristiwanya.

"Jangn sampai publik ahistoris dengan proses tersebut, tiba-tiba ditetapkan," kata Agung dihubungi Tirto.

Kepolisian perlu menjawab lebih dulu sejumlah pertanyaan terkait apa motif penyadapan, informasi apa yang dikumpulkan, ke mana hasil sadapan disalurkan, untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan, dan siapa yang memerintahkan tindakan itu.

Penggunaan label makar memang harus hati-hati. Pasalnya, label makar yang serampangan berisiko memberikan stigma terhadap gerakan politik yang masih berada dalam batas demokrasi.

Dia juga menilai pengaturan penyadapan perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Agung menyinggung pentingnya Rancangan Undang-Undang Penyadapan agar praktik penyadapan memiliki batas dan mekanisme pengawasan yang jelas.

“Mengapa RUU Penyadapan penting... agar ekses dan distorsinya bisa dieliminasi sehingga demokrasi kita terjaga,” ujarnya.

Keterbukaan mengenai motif, tujuan, dan bukti penyadapan menjadi penting. Tanpa penjelasan yang memadai, penggunaan istilah makar berisiko membentuk stigma di ruang publik sebelum unsur pidananya benar-benar dibuktikan melalui proses hukum.