Yusril: Jerat Makar Kasus Penyadapan Berbasis Bukti, Bukan Opini

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penerapan sangkaan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto wajib didasarkan pada kecukupan alat bukti hukum.

Penegasan tersebut disampaikan Yusril untuk meluruskan anggapan masyarakat terkait pasal sangkaan yang awalnya hanya berkutat pada penyadapan elektronik dan UU ITE pada hari pertama penahanan, sebelum kemudian berkembang mengarah pada delik makar.

Yusril membeberkan bahwa aparat penegak hukum tidak bisa sembarangan menuduhkan perbuatan makar tanpa didukung fakta materiel yang konkret. Pemeriksaan maraton terhadap saksi dan tersangkalah yang akhirnya membuka petunjuk adanya keterkaitan dengan perbuatan makar.

“Jadi untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Menetapkan orang tersangka enggak seperti orang ngomong di media sosial, ‘Pendapat saya itu makar.’ Penegakan hukum enggak bisa pakai pendapat. Kalau pakai pendapat, ‘Anda ini maling,’ terus ditangkap orang, berbahaya itu. Nah hukum itu harus ditegakkan dengan alat bukti, bukan dengan pendapat,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Yusril menjelaskan, kecermatan dan kehati-hatian penyidik sangat krusial guna menghindari celah hukum yang justru bisa dibalikkan untuk dimanfaatkan para tersangka menggugurkan status hukum mereka melalui gugatan praperadilan.

Terkait penerapan konstruksi hukumnya, Yusril menerangkan bahwa delik makar ini merupakan hasil kesimpulan dan penafsiran para ahli hukum pidana serta tata negara. Hal ini lantaran subjek yang disadap bukan warga negara biasa, melainkan seorang Kepala Negara yang mengemban mandat konstitusi tertinggi.

“Kalau yang disadap itu orang biasa, itu bisa dikatakan itu tindak pidana umum. Tapi, yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa, beliau Presiden. Melekat dengan jabatannya bukan yang disadapnya Pak Prabowo. Pak Prabowo disadap, tapi Pak Prabowo itu Presiden, dan melekat segala harkat, martabat, dan jabatan seorang Presiden,” papar Yusril.

Menurut Yusril, penyadapan terhadap Kepala Negara membawa implikasi serius pada stabilitas kenegaraan, sehingga perbuatan tersebut memiliki persinggungan kuat dengan ketentuan delik makar yang diatur dalam Pasal 191 hingga 193 KUHP.

“Karena itu penyadapan terhadap seorang Presiden tidak bisa dianggap sebagai satu penyadapan biasa. Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada Pasal 191 sampai Pasal 193 kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden, menggulingkan pemerintah. Nah, itu kita belum tahu tentang itu karena masih dalam tahap penyidikan,” imbuhnya.

Dalam hal itu, Yusril menegaskan, penetapan pasal akhir akan sepenuhnya diserahkan kepada penyidik Bareskrim.

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menahan empat perwira tinggi kepolisian, yakni mantan Kepala Staf Kepresidenan yang juga mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kadiv Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution; Widyaiswara Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso; serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Irjen Slamet Uliandi.

Mereka diduga menyusupkan nomor target ke server Lawful Interception Management System (LIMS) secara ilegal tanpa dilengkapi surat izin penyidik maupun laporan polisi.

Atas perbuatannya, seluruh tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mereka kini ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, Jakarta.