Kapolri Sebut Listyo Sigit Berperan Sebagai End User Penyadapan

tirto.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam dugaan tindak pidana penyadapan ilegal. Pria yang akrab disapa Sigit itu berperan sebagai pemberi perintah untuk menentukan target penyadapan secara lisan maupun aplikasi WhatsApp kepada bawahannya, Ahrie Sonta.

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan," ujar Suyudi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Dia menambahkan Sigit juga diduga menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi selaku Kadiv TIK periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai dewan penasihat monitoring center Polri.

Dia bertugas memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Ahrie Sonta berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Sigit.

"Ketiga, EH yang menjabat sebagai PLT Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," ucap Suyudi.

Lebih lanjut, Suyudi menyebut peran Ahrie Sonta adalah menerima perintah dari Sigit untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik melalui operator. Dia saat itu menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.

"Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp," tutur Suyudi.

Keempat tersangka kemudian dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana 10 tahun.

Selain itu, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait ilegal akses dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Selain itu, ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/ atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun.

Dari keempat tersangka, hanya Slamet Uliandi yang tidak dilakukan penahanan karena masih menjalani perawatan pascastroke. Sedangkan tiga tersangka lainnya dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob, Klapa Dua.