tirto.id - Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemecatan dari Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP). Sidang tersebut berlangsung di Gedung Propam Mabes Polri selama sembilan jam.
"Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Turnoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dia menerangkan bahwa dalam persidangan telah dihadirkan sembilan saksi. Bahkan, salah satu saksi berinisial DN dihadirkan untuk meringankan dari pihak Eko Hadi Santoso.
Menurut Trunoyudo, dalam sidang ini pun telah dinyatakan bahwa Eko Hadi Santoso melakukan perbuatan tercela. Dia pun terbukti bersama-sama melakukan ilegal akses dengan perangkat milik Mabes Polri untuk melakukan penyadapan.
"Maka pasal yang dilanggar, pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C, dan atau pasal 8 huruf C angka 1 dan atau Pasal 10 ayat 1 huruf D dan atau pasal 10 ayat 1 huruf F dan atau pasal 11 ayat 1 huruf A dan atau pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol nomor 4 tahun 2026. tentang perubahan atas Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri," tutur Trunoyudo.
Diketahui, dalam sidang etik ini turut dihadiri oleh Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal. Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam, menyatakan bahwa sidang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tak dipungkiri Anam, terjadi proses yang cukup panjang dalam sidang kali ini. Terutama, saat pembelaan yang dilakukan oleh Eko Hadi Santoso.
"Dan dengan kesempatan juga apa menghadirkan saksi yang meringankan ya, dengan interaksi yang cukup panjang, dengan pembelaan yang juga cukup panjang, dengan penuntutan yang saya kira juga cukup panjang," ucap Anam.
Irjen Eko Hadi Santoso, ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. Salah satu pihak yang disadap adalah Presiden Prabowo Subianto.
Status tersangka juga diberikan pada dua petinggi Polri lainnya. Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution sebagai tersangka.
Irjen Eko Hadi Santoso merupakan salah satu anggota Polri yang terbilang memiliki karier cemerlang. Ia tak hanya memikul tanggung jawab di tingkat kewilayahan, namun juga ikut terlibat dalam aktivitas di Bareskrim Polri hingga Divisi Teknologi dan Komunikasi Polri.
Eko diketahui lulusan dari SMA Taruna Nusantara di Magelang pada 1996 sebagai angkatan keempat. Ia lantas meneruskan pendidikan dan lulus dari Akademi Kepolisian pada 1999.
Dalam perjalanan kariernya di Polri, ia pernah menjabat sebagai Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya pada 2015 lalu beralih ke Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada 2016.
Eko lalu dipromosikan menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2018. Tugas selanjutnya menempatkan Eko untuk mengabdi sebagai Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri pada Agustus 2020.
Jejak kariernya pun makin moncer. Ia lalu ditempatkan di Mabes Polri dan mendapatkan amanah sebagai Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri pada 2022.
Nasib baik masih menghampiri Eko. Ia lantas mendapatkan promosi sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada Maret 2025. Setelah itu, ia menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri pada Agustus 2026.
Dua bulan berselang, Eko mendapatkan mutasi pada Oktober 2026. Ia didapuk sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Sayangnya, karier cemerlang ini akhirnya tercoreng. Eko Hadi Santoso ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal bersama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution oleh Bareskrim Polri.
Tak tanggung-tanggung, salah satu pihak yang disadap adalah Presiden Prabowo Subianto. Dugaan kasus yang disangkakan adalah tindak pidana penyadapan secara ilegal (illegal intercept), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id

































