tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasan pemerintah pusat tidak menyetujui rencana penerbitan obligasi daerah yang sebelumnya disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Penolakan tersebut didasari kekhawatiran bahwa utang dari obligasi daerah dapat membebani pemerintahan berikutnya dan mendorong daerah lain dengan kemampuan fiskal terbatas melakukan hal serupa.
Pramono mengatakan, dirinya memahami pertimbangan pemerintah pusat yang tidak memberikan persetujuan terhadap rencana penerbitan obligasi tersebut. Menurut dia, kebijakan itu berpotensi diikuti oleh daerah-daerah lain yang belum tentu memiliki kemampuan untuk membayar utang.
“Dan terus terang saya juga bisa memahami ketika obligasi tidak mendapatkan persetujuan karena takutnya kalau obligasi ini kan semua daerah akan minta dan ikut serta,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa pemerintah pusat mengkhawatirkan penerbitan obligasi daerah dapat menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) rendah dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Meskipun kalau untuk Jakarta mungkin memiliki kemampuan membayar, tapi kan daerah-daerah lain nanti kalau ikut yang enggak punya kemampuan bayar. Kami kan punya data lengkap daerah-daerah yang PAD-nya rendah, hanya tergantung ke pusat, yakni DAU,” kata Tito.
Sebagai alternatif, Pemprov DKI mengubah skema pembiayaan pembangunan dari obligasi daerah menjadi pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sesuai arahan Menteri Keuangan. Skema tersebut juga direncanakan menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan pemerintah pusat kepada DKI Jakarta sebagai mekanisme pembayaran pinjaman.
Tito menyebut Kemendagri pada prinsipnya menyetujui rencana tersebut. Persetujuan atau rekomendasi dari Kemendagri menjadi salah satu persyaratan bagi PT SMI untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah.
“Kami prinsip, setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera,” ujar Tito.
Pramono menjelaskan, kebutuhan pembiayaan dalam APBD DKI Jakarta 2027 mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3 triliun direncanakan bersumber dari DBH, sedangkan Rp4,5 triliun lainnya melalui pinjaman PT SMI.
Dia menilai kemampuan keuangan Jakarta mencukupi untuk membayar pinjaman tersebut. Perubahan skema pembiayaan itu dilakukan agar pembahasan APBD 2027 dapat segera diselesaikan.
Pramono mengaku bersyukur setelah memperoleh kepastian dari Mendagri terkait rencana pembiayaan tersebut. Saat ini, pembahasan APBD DKI Jakarta 2027 bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta disebut telah memasuki tahap finalisasi.
Penulis: Athifa Arka Shabira
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id






































