Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mempertimbangkan kondisi pasar global sebelum menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond. Pasalnya, situasi global saat ini dinilai belum kondusif, terutama karena tren kenaikan suku bunga yang turut memengaruhi imbal hasil surat berharga negara (SBN).
Suahasil mengatakan penerbitan obligasi daerah pada dasarnya telah memiliki ketentuan yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Namun, keputusan untuk menerbitkan instrumen pembiayaan tersebut tetap perlu mempertimbangkan perkembangan kondisi pasar.
"Obligasi itu, kan, sudah ada ketentuannya. Kita jalankan sesuai ketentuan. Namun, yang namanya kondisi menerbitkan obligasi itu tentu harus dilihat terus dengan kondisi yang sedang terjadi. Saat ini globalnya lagi enggak bagus," kata Suahasil usai menghadiri Rapimnas Kadin, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
Ia menilai kenaikan suku bunga yang terjadi di pasar surat utang pemerintah pusat juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi. Sebab, kondisi tersebut dapat memengaruhi biaya pembiayaan yang harus ditanggung penerbit obligasi.
Sebagai informasi, per penutupan 29 Oktober 2026, yield SBN berada di posisi 7,64 persen, setelah sempat menyentuh level tertinggi di kisaran 7,70%–7,71 persen pada perdagangan sebelumnya.
"Obligasi saat ini, tadi ada yang nanya obligasi pemerintah pusat saja sudah meningkat suku bunganya. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian dari semua yang ingin berniat untuk mengeluarkan obligasi," ujarnya.
Meski begitu, Suahasil menyebut pemerintah pusat tetap membuka sejumlah opsi pembiayaan bagi pemerintah daerah. Kementerian Keuangan juga mulai membangun komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas alternatif pendanaan pembangunan.
Menurut dia, terdapat sejumlah proyek di daerah yang selama ini memperoleh dukungan APBN, baik melalui belanja negara secara langsung maupun skema pembiayaan.
"Untuk Pemda DKI memang sudah ada beberapa proyek yang secara langsung ataupun tidak langsung itu berasal dari APBN. Ada yang sifatnya belanja APBN, ada yang juga sifatnya pembiayaan. Seperti misalkan MRT, itu penerusan," jelasnya.
Suahasil menegaskan pola dukungan pembiayaan tersebut tidak hanya berlaku bagi Jakarta, tetapi juga dilakukan terhadap pemerintah daerah lainnya di Indonesia.
"Jadi, yang seperti itu kita lakukan terus dengan seluruh Pemda di seluruh Indonesia," pungkas Suahasil.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
