tirto.id - Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) menegaskan industri pupuk tidak menuntut harga gas murah, tetapi lebih membutuhkan harga kompetitif yang menyeimbangkan keekonomian hulu dan daya saing hilir.
Hal itu disampaikan Ketua Harian APPI, Nugroho Christijanto, dalam diskusi Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
"Jadi memang terlalu tidak fair kalau misalnya kami harus selalu minta harga murah, itu tidak begitu baik, bagaimana kita menyeimbangkan," ujar Nugroho.
Nugroho melanjutkan, kebutuhan pengusaha juga terkait jaminan pasokan yang stabil karena mempengaruhi proses produksi pupuk. Sehingga, APPI mendorong lima pilar kepastian regulasi dalam RUU Migas, yakni alokasi gas sebagai bahan baku strategis, harga kompetitif, infrastruktur pengiriman, kemudahan akses, serta kepastian transisi kelembagaan.
"Tadi saya bilang kita dapat harga murah, tapi kalau barangnya enggak tersedia juga enggak ada artinya gitu. Jadi lima hal yang tadi saya sampaikan itu secara simultan itu memberikan efek terkait dengan keberlangsungan industri ini ke depan," kata Nugroho.
Terkait wacana kewajiban pasokan domestik (DMO) gas minimum 25 persen, Nugroho menilai aturan itu tak akan efektif tanpa infrastruktur distribusi menuju pabrik. Pasalnya, sumber gas banyak berada di wilayah terpencil, sementara pabrik pupuk berada di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.
"Kalau kita bicara neraca gas secara nasional gitu ya, barangkali DMO minimum 25% itu insyaAllah bisa disediakan. Tapi yang kembali lagi, kalau kita melihat faktanya hari ini gitu, kalau sumber-sumber gas itu ternyata banyak di remote area, ya toh, terus kemudian kapasitas lifting-nya yang di remote area tadi besar, DMO yang besar tadi enggak ada maknanya karena tidak bisa sampai ke industri penggunanya. Kecuali, sekali lagi kecuali infrastruktur untuk menyalurkan itu tersedia," papar Nugroho.
Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Sri Bimo Pratomo, menyatakan pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) baru tentang jaringan pipa dan harga gas, termasuk mendorong kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang pro-industri.
"Masukan di sini tentunya kalau dari sisi Kementerian Perindustrian kita sampaikan tadi, kita ingin HGBT yang pro-industri," kata Bimo.
Ia juga menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sehingga ketika aturan tadi disahkan dapat memberi dampak positif bagi pertumbuhan industri nasional.
Sedangkan, Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menilai tata kelola gas adalah isu daya saing yang menuntut kepastian menyeluruh.
"Jadi enggak bisa harganya doang murah tapi kadang gasnya ada atau enggak ada gitu ya, enggak terpakai ya. Ya semuanya harus bisa dipastikan baik keterjangkauan, pasokan, harga dan keberlanjutannya," ujar Heri.
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id





































