tirto.id - Presiden Prabowo Subianto membidik potensi investasi mencapai 86,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp1.584,47 triliun (asumsi kurs Rp18.245 per dolar AS) dari rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026 di Shenzhen, Cina.
Potensi investasi tersebut berasal dari dua rangkaian kesepakatan bisnis. Pertama, pertukaran nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) senilai 71,8 miliar dolar AS yang telah disaksikan Prabowo, Rabu (18/11/2026) kemarin. Kedua, tambahan potensi investasi hingga 15 miliar dolar AS yang dijadwalkan melalui pertukaran kesepakatan dalam pertemuan bisnis berikutnya, Jumat (20/11/2026).
"Besok saya akan menghadiri pertemuan bisnis lain yang akan menyaksikan pertukaran kesepakatan yang membawa hingga 15 miliar dolar AS ke perekonomian kita. Yang berarti bagi Indonesia, APEC benar-benar merupakan kekuatan untuk kemakmuran Indonesia," kata Prabowo dalam intervensinya pada The 33rd APEC Economic Leaders' Meeting (AELM) di Shenzhen, dikutip keterangan resmi, Kamis (19/11/2026).
Prabowo menilai forum APEC memberikan manfaat nyata bagi Indonesia, terutama dalam memperluas kemitraan ekonomi, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Prabowo juga memaparkan sejumlah agenda transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintah, kata dia, tengah berupaya membangun ekonomi yang tangguh, produktif, dan inklusif melalui penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, modernisasi desa nelayan dan koperasi desa, hingga hilirisasi industri.
"Kami yakin bahwa masyarakat harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Mereka harus meraih kesejahteraan yang tumbuh dari bawah. Kami mendorong hilirisasi—mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih baik," ucapnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya keterbukaan perdagangan yang disertai prinsip keadilan. Menurutnya, sistem perdagangan multilateral harus berjalan secara adil, dapat diprediksi, dan berlandaskan aturan yang ditetapkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berfungsi efektif, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa.
"Keterbukaan tanpa keadilan bukanlah kemitraan, melainkan ketergantungan," tegas Prabowo.
Selain itu, pemerintah mendorong penguatan inovasi dan pengembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Meski begitu, Prabowo ingin agar negara berkembang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memperoleh akses untuk mengembangkan AI sendiri melalui peningkatan keterampilan dan riset.
"Kita membutuhkan akses untuk membangun AI sendiri, meningkatkan keterampilan dan riset, serta peran nyata dalam menentukan masa depannya. Inovasi tidak boleh menjadi tembok pemisah baru antara pihak yang kaya dan miskin," tutup Prabowo.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id







































