tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB), Rustian, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan BNPB.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Rustian diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
"Pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Selain Rustian, penyidik KPK juga memeriksa Donny Immanuel Haratua Situmeang yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dan bertugas sebagai analis kebencanaan BNPB.
Sebelumnya, KPK memeriksa Rustian pada Selasa (27/10/2026). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengusut dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
"Hari ini Selasa (27/10), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. RST selaku Sekretaris Utama (Sestama) BNPB," ujar Budi, Selasa (27/10/2026).
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 14 orang terkait BNPB. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Bima Setiawan selaku tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB, Suharyanto; Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; serta Gabriel Purwaka Sigit selaku kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka, yakni Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.
Dalam perkara ini, KPK telah menyita barang bukti dengan total nilai sekitar Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai Rp3,35 miliar, 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram senilai Rp315,8 juta, serta tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta.
Selain itu, penyidik turut menyita aset kripto senilai Rp1,10 miliar. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan konflik kepentingan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat kebencanaan periode 2024–2026.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id

































