Menuju konten utama

Jejak Buzzer di Balik Penutupan 19 Ribu Kanal Youtube Pro-Rezim

Penutupan 19.372 kanal YouTube pro-rezim sepanjang Juli–September 2026 menandai eskalasi operasi buzzer domestik meredam kritik pemerintah.

Jejak Buzzer di Balik Penutupan 19 Ribu Kanal Youtube Pro-Rezim
Ilustrasi youtube. FOTO/iStockphoto
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Sepanjang Juli hingga September atau kuartal III-2026 platform berbagi video besutan Google, YouTube, secara masif memangkas dan menutup total 19.372 kanal yang terbukti terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi (coordinated influence operations).

Kanal-kanal siluman tersebut tidak hanya membagikan narasi yang sepenuhnya mendukung pemerintah, tetapi juga secara agresif menyerang serta mendiskreditkan pihak-pihak yang melontarkan kritik terhadap penguasa.

Angka ini menandai eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah tata kelola informasi digital di tanah air. Berdasarkan laporan buletin keamanan resmi Google, penindakan berlangsung dalam tiga gelombang beruntun: sebanyak 6.888 kanal dibabat pada Juli, memuncak hingga 10.134 kanal pada Agustus, dan ditutup dengan 2.350 kanal pada September 2026.

Jika ditarik ke belakang menggunakan data historis platform, skala penindakan ini menunjukkan lonjakan yang eksponensial. Pada tahun 2024, Google hanya mencatat penutupan 193 kanal YouTube dan 37 blog Blogger yang terafiliasi dengan manipulasi informasi di Indonesia. Angka itu merangkak naik secara signifikan menjadi 4.455 kanal sepanjang tahun 2025, sebelum akhirnya meledak puluhan kali lipat pada kuartal ketiga tahun 2026 ini.

Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar digital Indonesia selama periode Juli-September 2026? Apakah lonjakan masif ini murni hasil ketajaman algoritma platform, atau ada koordinasi tersembunyi dari mesin-mesin pendengung atau buzzer lokal yang tengah beroperasi secara ugal-ugalan untuk memanipulasi ruang publik?

Antara Algoritma dan Eskalasi Lapangan

Ilustrasi Youtube

Ilustrasi menonton Youtube. FOTO/iStockphoto

Pendiri Center of AI and Tech Innovation for Democracy (PIKAT), Damar Juniarto, menilai lonjakan drastis penutupan kanal di Q3 2026 memperlihatkan gejala Domestic Information Manipulation Interference (DIMI), yakni manipulasi informasi yang digerakkan oleh aktor domestik, baik dari lingkaran kekuasaan maupun partai politik hingga kelompok oligarkis, yang kini makin agresif menyasar platform berbagi video.

"Lonjakan drastis ini memperlihatkan bahwa DIMI di Indonesia semakin marak dan secara agresif menyasar platform berbagi video. Perubahan ini sangat didorong oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat yang kini lebih menyukai format video ketimbang membaca teks panjang," kata Damar kepada Tirto, Rabu (18/11/2026).

Dari segi lanskap operasi global, Damar memetakan adanya perbedaan mendasar antara FIMI (Foreign Information Manipulation Interference) yang digerakkan oleh kekuatan asing dengan DIMI yang bersumber dari dalam negeri sendiri. Jika di negara-negara seperti Thailand atau Vietnam operasi pengaruh didominasi oleh militer secara terlembaga, dan di negara-negara barat dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik global, di Indonesia kekuatannya bertumpu pada kepentingan domestik.

"Aktor domestik membonceng isu-isu lokal, sentimen keagamaan, atau polarisasi elektoral yang diorkestrasi demi kepentingan kekuasaan jangka pendek maupun perlindungan kelompok oligarki," jelas Damar.

Ia menambahkan pemblokiran akun pro-rezim di periode Juli-September 2026 diwarnai oleh momentum pengawalan ketat terhadap berbagai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga Sekolah Rakyat yang diwarnai oleh dinamika transisi politik, kritik di sosial media hingga unjuk rasa.

Untuk meredam hal itu, mesin-mesin disinformasi domestik diduga dikerahkan secara serentak untuk mendongkrak citra program sekaligus meredam kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.

“Berdasarkan pengamatan kami, orkestrasi isu yang dikomandani oleh institusi komunikasi pemerintah maupun aktor politik pendukungnya sangat intensif mempromosikan program-program unggulan seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), KMP, hingga Sekolah Rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC), Pratama Persadha, menyoroti lonjakan angka dari sisi teknis keamanan siber dan investigasi platform. Menurutnya, hampir 20 ribu kanal yang ditutup pada kuartal III merupakan lompatan raksasa jika dibandingkan kuartal I (3.598 kanal) dan kuartal II (840 kanal) tahun 2026, meningkat lebih dari 23 kali lipat dibandingkan kuartal sebelumnya.

"Lonjakan ini tidak bisa semata-mata dianggap sebagai keberhasilan algoritma Google dalam mendeteksi pelanggaran. Ada kemungkinan peningkatan kemampuan investigasi platform, akumulasi hasil pemantauan sebelumnya, sekaligus eskalasi aktivitas jaringan pendengung (buzzer) di lapangan," ungkap Pratama saat dihubungi Tirto.

Secara teknis, Pratama menjelaskan Google melalui Threat Analysis Group dan tim Trust & Safety membuktikan adanya orkestrasi bukan berdasarkan isi konten per individu, melainkan menggunakan analisis perilaku jaringan atau network behavioral analysis.

Sistem ini menurutnya melacak anomali seperti kesamaan waktu unggahan, pola distribusi pesan, kemiripan materi, infrastruktur teknis, serta hubungan antarkanal.

“Kesamaan waktu unggahan, pola distribusi pesan, kemiripan materi, infrastruktur teknis, serta hubungan antarkanal dapat digunakan untuk mengidentifikasi jaringan yang beroperasi secara terkoordinasi,” kata dia.

Dalam lanskap media sosial Indonesia, platform berbasis video seperti YouTube memiliki daya cengkeram audiens yang sangat kuat. Berbeda dengan platform berbasis teks atau pesan instan, format audio-visual menawarkan ruang persuasi yang jauh lebih mendalam, hidup, dan emosional bagi masyarakat awam.

Menurut Pratama, YouTube dipilih sebagai medan utama pembentukan opini publik karena karakteristik formatnya yang mendukung manipulasi persepsi secara masif dan sistematis.

"YouTube menjadi medan penting karena konten video memiliki kemampuan membangun persepsi secara lebih persuasif dibandingkan pesan singkat. Melalui siniar (podcast), berita, video pendek, dan kanal analisis, suatu narasi dapat dikemas berulang kali sehingga menciptakan kesan seolah-olah memperoleh dukungan luas dari masyarakat," tutur Pratama.

Pratama juga mencatat momentum politik pada Agustus 2026, yang diwarnai berbagai tekanan publik dan demonstrasi, beririsan langsung dengan rekor penindakan tertinggi Google sebanyak 10.134 kanal pada bulan tersebut. Pola ini mirip dengan operasi global Rusia atau Cina dalam menciptakan ilusi dukungan organik, namun dengan orientasi domestik yang berfokus pada pertarungan kekuasaan dan pembungkaman kritik.

Kendati demikian, pakar mengingatkan bahwa keterkaitan kanal-kanal tersebut dengan Indonesia tidak otomatis membuktikan keterlibatan langsung institusi resmi negara, melainkan melibatkan perantara, agensi PR, atau jejaring pendengung bayaran yang bekerja secara terstruktur di belakang layar.

Dampak dan Ancaman Nyata bagi Kualitas Demokrasi

Penutupan belasan ribu kanal oleh YouTube memang menjadi langkah deregulasi platform yang signifikan untuk membersihkan ekosistem dari sampah informasi. Namun, Pratama menilai bahwa membersihkan ruang digital dari akun-akun siluman belum lah cukup untuk memulihkan kesehatan ekosistem demokrasi kita di ruang digital.

Ancaman terbesar dari industrialisasi disinformasi ini bukan sekadar penyebaran hoaks biasa yang mudah dibantah dengan cek fakta, melainkan perusakan kepercayaan publik (public trust) secara sistematis.

Lebih jauh, ketika dukungan politik dapat diproduksi secara massal lewat algoritma dan kritik publik dibungkam dengan serangan personal yang terorganisasi, maka esensi ruang publik sebagai arena tukar gagasan yang sehat menjadi terpinggirkan.

"Penanganannya tidak cukup dilakukan melalui penutupan akun. Transparansi platform, pengawasan terhadap praktik manipulasi opini, penguatan literasi digital, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi harus menjadi bagian dari strategi," tegas Pratama.

Pada akhirnya, apa yang diungkap oleh Google melalui laporan transparansi kuartal III-2026 ini memberi gambaran akan demokrasi digital Indonesia yang sedang tidak sehat. Padahal sejatinya masyarakat tidak hanya harus dilindungi dari paparan informasi palsu, tetapi juga dari rekayasa dukungan semu yang sengaja dirancang rapi agar terlihat seolah-olah berasal dari suara masyarakat kebanyakan. Apalagi jika hal itu diorkestrasi lewat tangan-tangan kekuasaan.

Baca juga artikel terkait AKUN YOUTUBE atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - News Plus
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama