tirto.id - Pemasangan fasad tambahan alias secondary skin yang menutupi wajah deretan pertokoan di Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali, menuai kritikan dari masyarakat hingga anggota dewan. Pasalnya, proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar itu dinilai justru menutupi suasana tempo dulu yang jadi ciri khas kawasan.
Proyek penataan kawasan heritage Jalan Gajah Mada yang dimulai sejak 22 Juli 2026 itu awalnya berjalan tanpa kendala. Satu persatu pembongkaran dan penataannya dilaksanakan secara terstruktur. Proyek ini sendiri ditargetkan rampung di akhir Desember 2026.
Namun, tepat di pertengahan November ini, kritikan warga mulai muncul seiring pemasangan fasad tambahan di bagian atas deret pertokoan di jalan itu. Warga menganggap fasad tambahan itu, alih-alih memperindah, justru menutupi keunikan bangunan pertokoan yang memadukan gaya arsitektur Bali, Belanda, dan Tionghoa di sana.
Tak hanya warga, anggota DPRD Kota Denpasar pun ikut bersuara. Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, misalnya, berpendapat fasad tambahan itu mengubah estetika dan nilai historis kawasan heritage Gajah Mada.
"Bahasa heritage itu harus memperlihatkan wajah kota tua, bukan kota tua yang ditutupi dengan modernisasi. Pandangan saya, pemasangan secondary skin itu jangan dipaksakan dan kalau bisa jangan diadakan karena menutup wajah asli yang menjadi titik tolak sejarah di Gajah Mada," ujar Wandhira.
Wandhira juga menyoroti tidak adanya koordinasi dan presentasi visual proyek tersebut dari jajaran eksekutif ke DPRD. Apalagi, anggaran proyek ini juga cukup besar, yakni mencapai Rp80 miliar.
Dia menilai ketiadaan pembahasan ini justru membuat proyek penataan ini tidak berjalan dengan baik, terutama di aspek fungsi koreksi dan pengawasannya.
"Jangan hanya karena punya kemampuan penganggaran, lalu dieksekusi begitu saja tanpa kejelasan asas kemanfaatan. Ketika muncul kondisi seperti itu, masyarakat pasti bertanya ke kami. Padahal, sejak perencanaan DED, tidak pernah dibahas dan visualnya tidak pernah dipresentasikan kepada Dewan," kata Wandhira.
Merespon kritik tersebut, Pemkot Denpasar melalui Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, menjelaskan bahwa masukan masyarakat sudah diserap. Kini, pihaknya telah menghentikan sementara pekerjaan pemasangan secondary skin di kawasan heritage Jalan Gajah Mada.

"Kami menghentikan sementara pemasangan secondary skin di kawasan tersebut selama beberapa hari ke depan," kata Gede Cipta.
Menurut Cipta, penghentian ini dilakukan untuk meninjau kembali secara keseluruhan manfaat dari penataan tersebut. Nantinya, hasil penataan yang dikoreksi diharapkan bisa lebih selaras dengan karakteristik kawasan heritage yang bermanfaat bagi masyarakat maupun wisawatan.
Saat ini, ungkap Cipta, para pekerja yang bertugas memasang secondary skin dialihkan ke proyek lain sehingga aktivitas penataan tidak benar-benar terhenti dan tetap sesuai target. Konsultan, pengawas, dan stakeholder lain juga tetap bekerja secara profesional dalam proyek ini.
"Selama masa penghentian, pengerjaan item-item lainnya akan tetap dikebut agar dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan," pungkasnya.
Nilai Historis Jangan Sampai Hilang
Anggota DPD RI Dapil Provinsi Bali periode 2024-2029, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik alias Ni Luh Djelantik, juga menyayangkan proyek pemasangan secondary skin di Jalan Gajah. Menurutnya, kawasan tersebut sejatinya memiliki nilai historis yang tidak boleh luntur, meskipun ditata ulang.
“Pembangunan itu dilaksanakan dan kemudian banyak yang komplain dari komponen masyarakat. Banyak yang mengatakan tidak sesuai dengan estetika nilai dari Denpasar itu sendiri," terang Ni Luh Djelantik, Senin (16/11/2026).
Perempuan asal Buleleng, Bali, itu mengaku memiliki kedekatan dengan kawasan heritage Gajah Mada hingga jalan-jalan yang juga berhubungan di sekitarnya—yaitu Jalan Sumatera, Jalan Sulawesi, Jalan Kartini, hingga Jalan Veteran. Saat penataan kawasan tersebut mulai ramai dibahas, dia pun menyatakan telah menyampaikan masukan kepada Pemkot Denpasar.
"Kemarin, sudah berbincang dengan Ajun (Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara) terkait kawasan heritage tersebut. Masukan yang dibarengin dengan ide-ide sudah disampaikan. Berdasarkan pengalaman mbok di kota-kota tua, di mana keromantisan kota tetap dijaga. Bukan hanya menjadi tempat untuk masyarakat di sekitar, ada hiburan, rekreasi yang bisa ditampilkan. Sehingga, bisa menjadi cerita, ‘Eh dulu bapak besar di sini, kakek dulu jualan di siniloh' karena mbok kan related dengan itu," kata Ni Luh Djelantik.
Salah satu masukan yang disampaikan Ni Luh Djelantik adalah soal risiko keamanan. Menurutnya, fasad tambahan itu membuat tingkat keamanan bangunan jadi lemah. Saat ada kebakaran, misalnya, orang yang ada di lantai atas bangunan jadi kesulitan menyelamatkan diri atau diselamatkan karena fasad tambahan justru menutupi jendela.
Menurutnya, keseragaman rupa fasad tambahan juga justru mengurangi estetika. Kekhasan arsitektur bangunan lama di kawasan ini jadi tertutup dan justru bisa mengurangi animo wisatawan yang berkunjung. Pasalnya, daya tarik kawasan heritage seperti Jalan Gajah Mada ini pada dasarnya adalah keunikan arsitektur bangunan-bangunan kunonya.
“Dengan tetap menjaga status heritage, masyarakat Kota Denpasar juga akan happy. Masyarakat yang memiliki memori kembali ke masa lalu, seolah-olah flashback ke masa lalu. Nilai sejarah itulah yang kemudian menjadi pesona dari Kota Denpasar," sebut Ni Luh Djelantik.
Pada intinya, apa pun bentuk penataan yang dilakukan, itu harus diselaraskan dan sebisa mungkin jangan sampai menghilangkan kekunoan kawasan itu.
“Mau kabelnya di tanam, mau bikin tempat duduk yang nyaman, tempat teater, segala macam. Bisa, asal tetap kita jaga heritage Kota Denpasar. Bangunan jangan diapa-apain," pungkasnya.
Pertemuan Beberapa Identitas Budaya
Pakar pariwisata dan budaya yang juga akademisi, I Gusti Putu Bagus Sasrawan Mananda, menjelaskan bahwa menata kawasan bernilai historis tidak semata soal mempercantik fasad atau menjadikan bangunan lebih modern. Yang terpenting, menurutnya, adalah menjaga identitas sejarah dan budaya suatu kawasan tetap lestari.
"Kawasan Gajah Mada bukan sekadar deretan bangunan pertokoan. Kawasan ini merupakan bagian dari perjalanan sejarah Denpasar. Di sana, terdapat pertemuan berbagai identitas budaya, mulai dari Bali, Tionghoa, hingga pengaruh kolonial. Keunikan itu justru terletak pada keberagamannya," kata Bagus.

Dia juga mengingatkan bahwa kawasan Jalan Gajah Mada adalah juga ruang hidup, bukan sekadar bangunan. Oleh karena itu, penataan tak bisa hanya menekankan aspek penataan bangunan, tapi juga harus mempertimbangkan manusia dan aktivitas kehidupan serta budaya yang hidup di kawasan.
"Di dalamnya ada pedagang, pemilik toko, pekerja, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari sejarah kawasan tersebut. Pembangunan boleh dilakukan asalkan sesuai dengan karakter sejarah yang ada, bukan memaksakan dengan hal yang baru," kata Bagus.
Bagus menegaskan kawasan heritage mesti menjaga kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menurutnya, generasi mendatang masih perlu melihat dan mengenali bagaimana wajah Kota Denpasar tempo dulu, serta bagaimana masyarakatnya dan budayanya bertumbuh seiring zaman berganti.
"Karena itu, saya kira Pemkot Denpasar perlu membuka ruang dialog dengan sejarawan, arsitek, budayawan, pemerhati heritage, pemilik bangunan, serta masyarakat setempat. Perlu juga ada kajian yang terbuka mengenai desain, dampak dan kesesuaiannya dengan prinsip konservasi bangunan bersejarah,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Firizqi Irwan
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id

































