tirto.id - Wali Kota New York, Zohran Mamdani, bersama Komisaris Kepolisian New York (NYPD), Jessica Tisch, mengumumkan rencana pembubaran Strategic Response Group (SRG) pada Senin (16/11/2026). Unit khusus kepolisian tersebut selama ini menangani demonstrasi, situasi darurat, dan sejumlah tugas kontraterorisme.
Keputusan itu menjadi bagian dari reformasi kebijakan kepolisian New York dalam menangani aksi unjuk rasa. Pemerintah kota berencana mengalihkan sejumlah fungsi SRG ke struktur baru yang mengutamakan komunikasi, dialog, dan pendekatan deeskalasi.
Pembubaran SRG tidak dilakukan secara langsung pada hari pengumuman. Personel unit tersebut akan dialihkan ke bagian lain di NYPD sebelum pembubaran dilaksanakan pada 2027.
Sebagai bagian dari perubahan tersebut, pemerintah kota menyiapkan Community Dialogue and De-escalation Division (CDDD), First Amendment Support Team (FAST), dan Patrol Support Division (PSD). Ketiganya memiliki tugas berbeda dalam mendukung penanganan demonstrasi dan menjaga ketertiban.
Kebijakan Mamdani mendapat tanggapan beragam. Sejumlah organisasi kepolisian mengkritik keputusan tersebut karena khawatir kemampuan NYPD dalam mengendalikan massa berkurang. Sementara itu, kelompok hak sipil menyambut perubahan tersebut, tetapi meminta agar unit pengganti tetap diawasi.
Alasan Zohran Mamdani Membubarkan Strategic Response Group
Mamdani mengatakan perubahan struktur kepolisian diperlukan agar warga yang menggunakan hak konstitusional untuk berunjuk rasa tidak diperlakukan seperti menghadapi ancaman terorisme.
"Warga New York yang menggunakan hak konstitusional mereka untuk berunjuk rasa tidak seharusnya dihadapi dengan respons kepolisian yang sama seperti saat menghadapi ancaman terorisme," ujar Mamdani dalam pernyataan yang dikutip Reuters pada 17 November 2026.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah kota ingin memisahkan fungsi penanganan demonstrasi dari tugas kontraterorisme yang sebelumnya juga menjadi bagian dari tanggung jawab SRG.
Fungsi kontraterorisme SRG, termasuk pengerahan senjata berat untuk melindungi infrastruktur penting, akan dialihkan ke Intelligence and Counterterrorism Bureau NYPD. Dengan demikian, penanganan demonstrasi dapat diatur melalui struktur yang berbeda dari tugas kontraterorisme.
SRG merupakan unit respons cepat NYPD yang dibentuk sekitar satu dekade lalu. Selain menangani demonstrasi dan kerusuhan, unit tersebut juga memiliki tugas mendukung operasi kepolisian dalam situasi darurat dan menangani ancaman keamanan tertentu.
Keberadaan SRG pernah menuai kontroversi, terutama terkait penanganan demonstrasi pada 2020. Sejumlah gugatan menyoroti penggunaan kekuatan oleh petugas terhadap demonstran, jurnalis, dan pemantau hukum. Persoalan tersebut kemudian berujung pada penyelesaian hukum pada 2023.
Pemerintah kota menyatakan perubahan struktur ini ditujukan untuk mengubah pendekatan pengamanan demonstrasi sekaligus memisahkan fungsi-fungsi kepolisian yang sebelumnya berada dalam satu unit.
Peran CDDD, FAST, dan Patrol Support Division
Dalam struktur baru, penanganan demonstrasi akan melibatkan beberapa unsur dengan kewenangan berbeda.
Community Dialogue and De-escalation Division (CDDD) merupakan unit yang dipimpin oleh warga sipil dan berada di bawah Mayor's Office of Community Safety. Unit ini bertugas membangun komunikasi dan koordinasi dengan komunitas serta penyelenggara demonstrasi.
CDDD tidak dibekali senjata dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan. Pendekatan yang digunakan berfokus pada dialog, komunikasi, dan upaya meredakan ketegangan sebelum maupun selama demonstrasi berlangsung.
Sementara itu, First Amendment Support Team (FAST) merupakan tim yang terdiri dari 30 polisi berseragam. Tim tersebut berada di bawah Community Affairs Bureau NYPD dan mendapatkan pelatihan khusus dalam komunikasi serta deeskalasi.
FAST bertugas mendukung pendekatan dialog dalam pengamanan demonstrasi. Berbeda dari CDDD yang merupakan unit sipil, FAST terdiri dari anggota kepolisian. Karena itu, keterangan bahwa CDDD tidak memiliki senjata dan kewenangan penangkapan tidak dapat disamakan dengan status FAST.
Selain kedua unsur tersebut, NYPD juga akan membentuk Patrol Support Division (PSD) di bawah Patrol Services Bureau.
PSD akan diisi oleh petugas yang telah melalui proses seleksi dan mendapatkan pelatihan khusus dalam pengelolaan massa. Sebagian besar waktu kerja mereka tetap digunakan untuk menjalankan tugas patroli. Namun, mereka dapat dikerahkan untuk membantu penanganan demonstrasi ketika diperlukan.
Dengan pembagian tersebut, pemerintah kota menyiapkan pendekatan yang menggabungkan komunikasi dengan masyarakat dan kemampuan kepolisian dalam mengelola kerumunan.
Pembatasan Taktik Kepolisian saat Demonstrasi
Selain mengubah struktur organisasi, pemerintah kota juga mengumumkan pembatasan penggunaan sejumlah taktik dan perlengkapan kepolisian dalam kegiatan yang dilindungi Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.
Salah satu taktik yang dilarang adalah kettling, yakni tindakan mengepung atau membatasi pergerakan massa sehingga peserta demonstrasi kesulitan meninggalkan lokasi.
Penggunaan gas air mata dan senjata laras panjang juga dilarang dalam pengamanan kegiatan tersebut. Sementara itu, semprotan merica tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mengendalikan massa.
Pemerintah kota turut membatasi penggunaan perangkat akustik jarak jauh hingga 90 desibel. Penggunaan sepeda sebagai senjata juga dilarang, kecuali dalam keadaan yang diperlukan untuk mencegah kematian atau cedera fisik.
Pembatasan tersebut merupakan bagian dari upaya mengubah cara NYPD menangani demonstrasi. Namun, aturan itu tidak berarti polisi kehilangan seluruh kewenangan untuk menegakkan hukum apabila terjadi tindak pidana atau situasi yang membahayakan keselamatan.
Organisasi Kepolisian Kritik Keputusan Mamdani
Rencana pembubaran SRG mendapat kritik dari sejumlah organisasi yang mewakili anggota kepolisian New York.
Presiden Police Benevolent Association (PBA), Patrick Hendry, menilai keputusan tersebut berisiko mengurangi kemampuan NYPD dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat ketika demonstrasi berlangsung.
Hendry mengatakan kebijakan tersebut bukan kabar baik bagi warga New York yang menginginkan kota tetap aman dan tertib. Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya persoalan ketika demonstran memblokade jalan atau jembatan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.
"Wali Kota Mamdani menunjukkan jati diri aslinya: Ia rela mempertaruhkan keselamatan kita dan keselamatan petugas kepolisian demi memuaskan basis pendukung radikalnya. Jadi, lain kali jika hidup Anda terganggu oleh para demonstran yang memblokir jembatan dan jalan raya atau menciptakan kekacauan di jalanan kita, ingatlah: Wali Kota Mamdani berada di pihak mereka, bukan di pihak Anda," kata Hendry seperti diberitakan Fox News pada 16 November 2026.
Kritik serupa disampaikan Presiden Detectives' Endowment Association (DEA), Scott Munro. Ia menilai pemerintahan Mamdani tidak mempertimbangkan secara memadai kebutuhan operasional kepolisian dalam menangani demonstrasi berskala besar.
"Wali Kota Mamdani berkampanye dengan gagasan tak berdasar bahwa Strategic Response Group (SRG) milik NYPD adalah sumber masalahnya. Padahal, para petugas kepolisian yang berani ini telah menjadi garda terdepan dalam menghadapi kelompok radikal berbahaya yang mengancam keselamatan publik. Pembubaran unit vital ini membuktikan betapa jauhnya Pemerintah Kota dari realitas kepolisian di New York City," ujar Munro.
Munro juga memperingatkan bahwa berkurangnya kemampuan pengendalian massa dapat membuat detektif NYPD harus dialihkan dari tugas penyelidikan ke pengamanan demonstrasi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi sumber daya kepolisian yang seharusnya digunakan untuk menyelidiki tindak kejahatan dan menangani kasus yang melibatkan korban.
Ia menilai kebijakan baru tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan pengamanan ketika New York menghadapi demonstrasi dalam jumlah besar.
"Wali Kota dan para pejabat terpilih yang mendukung keputusan ini perlu ingat: mereka bukan lagi peserta aksi protes. Mereka memikul tanggung jawab untuk memimpin sebuah kota. Sudah saatnya mereka bertindak layaknya seorang pemimpin," tambah Munro.
Munro juga menyinggung penanganan demonstrasi mahasiswa di Columbia University pada 2024. Pada 30 April tahun itu, polisi melakukan operasi di kampus setelah demonstran menduduki Hamilton Hall.
Operasi tersebut berujung pada penangkapan lebih dari 100 orang. Menurut Munro, penanganan situasi seperti itu membutuhkan kemampuan pengendalian massa dan penegakan hukum yang terorganisasi.
Ia mempertanyakan bagaimana NYPD akan menangani situasi serupa setelah SRG dibubarkan dan fungsi pengendalian demonstrasi dialihkan ke struktur baru.
Munro juga menyampaikan keraguan terhadap pendekatan nonkepolisian dalam menangani persoalan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab aparat. Ia membandingkan kebijakan tersebut dengan pembentukan unit untuk menangani orang-orang dengan gangguan emosional atau Emotionally Disturbed People (EDP).
"Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kelanjutannya dengan unit yang ia bentuk untuk menangani EDP—orang-orang dengan gangguan emosional—itu? Menurut saya, hasilnya tidak terlalu baik," ujar Munro.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Munro terhadap kebijakan pemerintah kota. Evaluasi mengenai kinerja unit EDP dan efektivitas struktur baru penanganan demonstrasi perlu didasarkan pada data serta laporan yang dapat diverifikasi.
Kelompok Hak Sipil Sambut Perubahan, tetapi Minta Pengawasan
Berbeda dari organisasi kepolisian yang mengkritik pembubaran SRG, sejumlah kelompok hak sipil menyambut keputusan pemerintah kota untuk mengubah pendekatan pengamanan demonstrasi.
Namun, dukungan tersebut disertai permintaan agar pemerintah memastikan unit pengganti tidak mengulangi praktik penggunaan kekuatan yang sebelumnya menjadi sorotan.
Legal Aid Society, misalnya, mengingatkan pentingnya memastikan taktik yang pernah dipermasalahkan dalam penanganan demonstrasi tidak kembali diterapkan oleh struktur baru.
New York Civil Liberties Union (NYCLU) juga menyatakan akan memantau pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk kepatuhan unit baru terhadap penyelesaian hukum yang berkaitan dengan penanganan demonstrasi pada 2020.
Respons tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan Mamdani tidak hanya menjadi perhatian organisasi kepolisian, tetapi juga kelompok yang mengawasi perlindungan hak konstitusional warga.
Ke depan, efektivitas kebijakan baru akan bergantung pada pelaksanaan pembagian tugas antarsatuan, kemampuan polisi mengelola demonstrasi, serta kepatuhan terhadap aturan penggunaan kekuatan.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
Masuk tirto.id

































