tirto.id - Pemerintah akan memulangkan 140 warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat praktik penipuan daring (online scam) dari Filipina pada 25 November 2026 mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, usai menerima laporan perkembangan penanganan sejumlah kasus kriminal dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Dudung, tim dari Mabes Polri saat ini telah diberangkatkan ke Filipina untuk mengurus teknis pemulangan gelombang terakhir tersebut.
"Ini yang terakhir yang di Filipina ya, yang di Filipina ini ada 140, nanti akan dikembalikan. Tim dari Mabes Polri sudah berangkat," kata Dudung.
Dudung mengatakan proses pemulangan tersebut turut melibatkan Kementerian Luar Negeri. Ia bersama Kapolri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri direncanakan hadir dalam agenda pemulangan.
Dalam pertemuan bersama Dudung, Kapolri melaporkan perkembangan situasi keamanan dan penanganan berbagai tindak pidana, mulai dari penipuan daring, narkotika, judi online, hingga penyidikan dugaan penyadapan ilegal.
Selain penanganan online scam, Dudung turut menyinggung upaya pemerintah mengantisipasi penyelundupan. Menurutnya, potensi penyelundupan tidak hanya berkaitan dengan barang, tetapi juga berbagai aktivitas lain yang dapat mengganggu keamanan negara.
"Ini sudah kita antisipasi. Dan dari jajaran kepolisian, saya lihat sudah sangat agresif, termasuk dari keimigrasian, kemudian Bea Cukai," ucap Dudung.
Ia menyebut pemerintah telah membentuk satuan tugas yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, TNI, dan Kementerian Pertahanan untuk mengantisipasi penyelundupan.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengatakan Kapolri juga melaporkan perkembangan penindakan narkotika. Hingga saat ini, Polri telah menindak sekitar 600 ton narkotika dari berbagai jenis.
"Ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dan pada kesempatannya nanti mungkin Bapak Presiden akan diundang untuk melakukan ekspos dan pemusnahan barang bukti," kata Isir.
Dalam pertemuan itu, Polri juga melaporkan perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan pemusnahan alat bukti elektronik yang melibatkan sejumlah personel Polri.
Isir menyebut, sebagaimana disampaikan Kapolri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, salah satu perwira tinggi Polri berinisial LSP disebut sebagai pengguna akhir atau end user dalam dugaan penyadapan tersebut.
"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami. Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," ujar Isir.
Selain penegakan hukum, Isir menyebut Kapolri melaporkan dukungan Polri terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut mencakup program ketahanan pangan melalui penanaman jagung dan program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.
Menanggapi laporan tersebut, Dudung meminta kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memantau kemungkinan gangguan dan dampak program prioritas pemerintah terhadap masyarakat.
"Kepolisian juga harus memonitor sejauh mana kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan, ancaman, atau dampak dari program itu terhadap masyarakat," kata Dudung.
Dudung juga mengingatkan Polri agar memperkuat koordinasi dengan masyarakat dan meningkatkan respons terhadap pengaduan publik. Ia menilai momentum tersebut penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
"Salah satunya bahwa polisi bersama masyarakat ini betul-betul implementasi di lapangan ini digaungkan. Ini momen penting bagi kepolisian untuk berkiprah secara langsung, menajamkan kembali bahwa memang kepolisian itu adalah milik rakyat," ujarnya.
Mengenai situasi keamanan nasional, Dudung menyebut kondisi secara umum masih kondusif. Ia turut meminta masyarakat tetap menjaga situasi keamanan serta menyaring informasi yang berpotensi memicu provokasi dan mengganggu persatuan.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id

































