Menuju konten utama

Kemenko Kumham Imipas Serahkan Rekomendasi ke 50 Lembaga

Jumlah instansi penerima rekomendasi tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemenko Kumham Imipas Serahkan Rekomendasi ke 50 Lembaga
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada awak media dalam sesi doorstop dalam acara Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 kepada 50 Kementerian/Lembaga/Daerah di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026). tirto.id/Haykal
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyerahkan dokumen rekomendasi kebijakan bidang hukum dan HAM kepada 50 kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Jumlah instansi penerima rekomendasi tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencakup 39 kementerian dan lembaga.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan perluasan cakupan tersebut dilakukan karena persoalan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia bersifat lintas sektoral, bukan semata-mata menjadi tugas pokok Kementerian HAM.

"Karena masalah hukum menyangkut semua kementerian, masalah HAM juga menyangkut semua kementerian dan lembaga," kata Yusril dalam kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 kepada 50 Kementerian/Lembaga/Daerah di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Yusril mencontohkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan berkaitan erat dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Demikian pula pemenuhan hak kesehatan yang berada di ranah Kementerian Kesehatan, serta jaminan kebebasan beragama dan beribadah yang melibatkan Kementerian Agama.

Sementara itu, dokumen rekomendasi khusus yang lebih tebal diberikan kepada Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan karena berkaitan langsung dengan tugas teknis hariannya.

Selain penyelarasan program pencegahan dan pemenuhan hak dasar untuk tahun anggaran 2027, Yusril mengungkapkan pihaknya tahun ini juga mengemban tugas spesifik untuk mengoordinasikan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Dia menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas tidak akan mencampuri urusan teknis penegakan hukum secara langsung, melainkan memastikan sinkronisasi kerja antarinstansi yang berwenang berjalan optimal.

"Bukan kami mau tangani langsung, tapi hanya melakukan pengoordinasian. Karena, memang tugas-tugas untuk melakukan penyelidikan ada pada Komnas HAM, tugas melakukan penyidikan ada pada Kejaksaan Agung. Tugas kami mengoordinasikan semua itu agar semua program di bidang HAM dan di bidang hukum itu dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya," tutur Yusril.

Baca juga artikel terkait REKOMENDASI atau tulisan lainnya dari Muhammad Rayfahd Haykal

tirto.id - Flash News
Reporter: Muhammad Rayfahd Haykal
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi