tirto.id - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai mengagendakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Langkah legislasi ini mendapat sorotan tajam menyusul terbongkarnya kasus penyadapan ilegal yang menyasar kepala negara dan sejumlah tokoh nasional yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo dan perwira polisi lainnya.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan regulasi khusus ini sangat mendesak untuk memperjelas mekanisme, batasan, serta prosedur baku agar aktivitas penyadapan dapat dijalankan secara profesional, akuntabel, dan nondiskriminatif demi kepentingan penegakan hukum sekaligus perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Politisi Partai Gerindra tersebut menyatakan, pembahasan RUU Penyadapan menjadi instrumen krusial untuk menutup celah agar insiden penyadapan liar terhadap pimpinan tertinggi negara tidak terulang kembali di masa mendatang.
"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang," ucap Habiburokhman saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," sambungnya.
Habiburokhman menyoroti bahwa dalam praktiknya, kewenangan penyadapan sejatinya merupakan instrumen terbatas yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan.
Namun di sisi lain, jika tidak dikontrol lewat undang-undang yang ketat, celah penyalahgunaan wewenang dapat berubah menjadi alat invasi negara terhadap privasi masyarakat.
Oleh karena itu, pengaturan penyadapan harus berlandaskan pada ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa hak privasi merupakan bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights).
"Sehingga, penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti, menyatakan komitmen lembaganya untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses legislasi RUU Penyadapan di parlemen.
"Sejak awal sikap dari Baintelkam Polri mendukung pembentukan undang-undang tentang penyadapan," ujar Dedy dalam forum rapat yang sama.
Ia menjelaskan, kehadiran undang-undang tersebut nantinya tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi aparat yang bertugas di lapangan, tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat luas.
Dedy memaparkan bahwa di lingkungan internal Polri, aktivitas penyadapan bersinggungan dengan dua kepentingan operasional yang berbeda, yakni penegakan hukum oleh penyidik berdasarkan mandat undang-undang, serta fungsi intelijen keamanan dalam rangka deteksi dini dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Di tengah disrupsi teknologi digital yang berkembang pesat, metode konvensional seperti pengumpulan data melalui sumber daya manusia dinilai tidak lagi memadai untuk mengimbangi kecanggihan ancaman siber modern.
"Namun dengan perkembangan saat ini, di mana ilmu pengetahuan teknologi yang meningkat pesat dan sudah sangat meloncat-loncat termasuk dengan komunikasi digital," ucap Dedy.
"Kedua cara itu, khususnya human intelligence, tidak lagi mencukupi sehingga pemanfaatan teknologi intelijen ini, salah satunya terkait dengan penyadapan ini, menjadi kebutuhan yang penting dalam melaksanakan tugas intelijen keamanan," pungkasnya.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id

































