tirto.id - Aliansi organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan menggelar aksi demonstrasi di Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), Senin (16/11/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak polisi segera memeriksa Bupati Kupang, Yosef Lede, terkait laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RBM.
Massa aksi juga mendesak polisi memasang garis polisi (police line) di rumah jabatan (Rujab) Bupati Kupang.
Langkah itu dinilai penting untuk mengamankan lokasi yang berkaitan dengan perkara sekaligus memastikan tidak ada barang bukti yang hilang atau rusak.
Pedemo menegaskan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual tersebut tidak boleh terhambat oleh jabatan dan kedudukan pihak yang dilaporkan.
Aksi ini melibatkan sejumlah organisasi, di antaranya PERMASMI, GMKI, IPA, IKIF, BEMNUS, PMKRI, GMNI Kupang, HMI Kupang, LPDR, OKP Lokal, OKP Kupang, serta Persatuan Pelajar Amfoang Timur.

Dalam penyampaian aspirasi, pedemo menyatakan kehadiran mereka merupakan bentuk solidaritas terhadap korban dan keluarganya.
Mereka meminta pemerintah hadir memberikan perlindungan sekaligus memastikan korban memperoleh keadilan melalui proses hukum yang transparan.
Aliansi juga mendesak Polda NTT menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan apabila telah memenuhi persyaratan hukum, serta segera memanggil dan memeriksa Bupati Kupang sebagai pihak terlapor sesuai prosedur.
Selain itu, mahasiswa meminta penyidik mengamankan barang bukti, menjamin pemenuhan hak restitusi korban, dan menerapkan pemberatan pidana sepertiga apabila unsur hukum yang mengatur pemberatan terhadap pelaku yang memiliki kedudukan tertentu terpenuhi.
Dalam audiensi bersama Kapolda NTT, Irjen Reza Arief Dewanto, mahasiswa juga mempertanyakan perkembangan pemeriksaan saksi, keberadaan barang bukti, hasil visum, hingga kepastian waktu pemeriksaan terhadap Bupati Kupang.
Mereka mengingatkan agar penanganan perkara tidak berjalan lambat atau berhenti di tengah jalan hanya karena pihak yang dilaporkan memiliki jabatan publik.
Menanggapi tuntutan tersebut, Reza berjanji mengusut tuntas perkara tersebut. Ia memastikan kepolisian tidak mendapat intervensi dari pihak mana pun untuk menghambat proses hukum.
"Saya tidak merasa ini sebagai tekanan buat kami, tetapi saya merasa ini sebagai dukungan pada Polda Nusa Tenggara Timur untuk meluruskan kasus ini sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Reza di hadapan massa aksi.
Ia mengungkapkan, sejak laporan diterima pada 12 November 2026, dirinya tidak pernah menerima intervensi untuk menghalangi penanganan perkara.
"Sampai detik ini, sejak kami menerima laporan tanggal 12 siang, saya sama sekali tidak menerima intervensi untuk menghalang-halangi penyidikan ini dengan benar. Justru saya mendapatkan perintah dan support untuk menangani kasus ini dengan profesional, dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Kapolda bahkan memastikan penanganan perkara akan terus berjalan.
"Dengan segala support yang diberikan kepada Polda NTT, saya pastikan kasus ini maju terus. Buat saya tidak ada gigi mundur, gas terus," katanya.
Reza mengatakan sejak laporan diterima pada 12 November 2026, penyidik telah memeriksa lima orang saksi, termasuk korban, orang tua korban, pihak yang mengantar korban, serta sejumlah orang yang mengetahui peristiwa sebelum dan sesudah kejadian.
Penyidik juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi tambahan pada Senin (16/11/2026). Namun, kedua saksi tersebut belum hadir sesuai jadwal sehingga penyidik mendatangi tempat atau kediaman mereka untuk melakukan pemeriksaan.
Selain keterangan saksi, hasil visum et repertum disebut telah diterima penyidik pada sore hari yang sama. Penyidik juga telah berkonsultasi dengan ahli psikologi forensik dan menerima surat keterangan dari pihak terkait untuk mendukung proses pembuktian.
"Jadi tinggal kita menunggu pemeriksaan dua saksi kunci ini. Kita akan berikutnya melakukan gelar untuk menentukan, baik sidik atau tidak," jelas Reza.
Reza mengatakan seluruh keterangan saksi, hasil visum, dan barang bukti akan dianalisis sebelum penyidik mengambil keputusan mengenai peningkatan status perkara.
Mengenai tuntutan mahasiswa agar Bupati Kupang segera diperiksa, Reza menjelaskan bahwa terdapat prosedur administrasi yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan pejabat negara.
Menurutnya, penyidik Polda NTT telah berkomunikasi dengan Bareskrim Polri terkait pengajuan surat permohonan izin pemeriksaan. Surat tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
"Di Bareskrim saya sudah komunikasi siang tadi. Begitu surat sampai akan langsung diteruskan ke Mendagri. Jadi dalam waktu yang sesingkat mungkin, izin untuk memeriksa terlapor bisa kita laksanakan," ungkapnya.
Untuk mempercepat penanganan perkara, Polda NTT juga telah membentuk tim khusus guna mendukung Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO).
Tim tersebut melibatkan unsur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Jumlah personel penyidik juga ditambah untuk mempercepat pemeriksaan dan pendalaman alat bukti.
"Untuk mempercepat proses ini, saya juga sudah membentuk tim khusus untuk mem-back up PPA-PPO dalam menangani kasus ini. Kita tambahkan penyidiknya, kita asistensi dengan beberapa direktur reserse yang lain untuk memastikan ini berjalan cepat, ini berjalan benar," kata Reza.
Ia menegaskan percepatan penanganan perkara tidak boleh mengabaikan prosedur hukum.
"Kita cepat, tapi kita tidak boleh ada yang terlewat, sehingga bisa diputus maksimal sesuai dengan undang-undang," tambahnya.
Polda NTT juga membuka ruang komunikasi bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara melalui Dit PPA-PPO, Humas Polda NTT, maupun bertemu langsung dengannya.
"Tidak akan ada yang saya tutup-tutupi, kecuali memang konsumsi untuk persidangan. Silakan dimonitor kasus ini. Terbuka akses, bisa langsung melalui Dir PPA, melalui Humas, atau ketemu di mana pun ketemu saya, tanya," pungkas Reza.
Penulis: Mario Wihelmus PS
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id


































