tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkap bahwa proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) masih terhambat berbagai persoalan lapangan, termasuk durasi pengurusan yang dapat memakan waktu hingga 110 hari.
Temuan hasil pengawasan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR sekaligus Tim Kuasa Hukum DPR RI, Abdullah, dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/11/2026).
Abdullah menjelaskan, sejak berlakunya regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela kini berubah menjadi kewajiban mutlak bagi produk yang beredar. Langkah ini merupakan wujud hadirnya negara untuk melindungi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk.
“Landasan pembentukan UU ini adalah perwujudan negara memberikan perlindungan dan jaminan atas kehalalan suatu produk untuk masyarakat. Hal ini juga memberikan nilai tambah produk halal,” tutur Abdullah di ruang sidang MK.
Ia pun menambahkan bahwa salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah kewajiban sertifikasi halal.
“Salah satu substansi adalah kewajiban sertifikasi halal bagi suatu produk. Sebelum berlaku Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dulu voluntary, lalu sekarang bersifat wajib [atau] mandatory,” ujarnya.
Pelayanan Tersentralisasi hingga Persoalan Kelengkapan Dokumen
Meski tujuannya baik, fungsi pengawasan DPR menemukan bahwa pelaksanaan di lapangan belum berjalan mulus. Abdullah menyoroti sistem pelayanan yang masih tersentralisasi serta minimnya sosialisasi kepada pelaku usaha kecil.
Akibatnya, pelaku UMK menghadapi tantangan administratif yang berat. Selain harus memenuhi berbagai kelengkapan dokumen, lamanya proses pengurusan sertifikasi halal tercatat bisa mencapai 110 hari.
Pemerintah sebenarnya telah berupaya memangkas hambatan tersebut melalui penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menghadirkan skema pernyataan halal (self-declare) bagi pelaku UMK. Namun, implementasi di lapangan dinilai masih jauh dari kata efisien.
“UU Cipta Kerja menandai transformasi mendasar melalui mekanisme pernyataan halal bagi pelaku. Perubahan UU JPH dalam Cipta Kerja diharapkan mengatasi inefisiensi, tetapi masih tampak kesulitan dalam beberapa keterangan rapat,” katanya.
Kendala Aplikasi SiHalal dan Minimnya Anggaran Gratis
Merujuk data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang disorot DPR, capaian sertifikasi halal hingga kini belum sebanding dengan besarnya jumlah pelaku UMK di Indonesia.
Abdullah merinci sederet kendala teknis maupun struktural yang memicu ketimpangan tersebut. Persoalan itu meliputi belum optimalnya aplikasi SiHalal, keterbatasan infrastruktur pendukung, hingga rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha kecil.
Di sisi lain, dukungan pendanaan juga menjadi sorotan tajam. DPR mencatat masih kurangnya anggaran untuk program sertifikasi halal gratis serta terbatasnya kuota fasilitas bagi pelaku UMK.
Pada akhir keterangannya, DPR menegaskan tetap memandang regulasi Jaminan Produk Halal sebagai instrumen penting untuk menjamin keselamatan masyarakat dan melindungi pelaku UMK, sembari menyerahkan putusan akhir atas dinamika pengujian undang-undang ini kepada majelis hakim konstitusi.
Duduk Perkara Gugatan di Mahkamah Konstitusi
Keterangan DPR tersebut disampaikan dalam Sidang Perkara Nomor 354/PUU-XXIV/2026 dengan agenda mendengarkan Keterangan Tambahan Presiden dan Keterangan DPR.
Perkara ini menguji secara materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Selain DPR, sidang juga dihadiri tim hukum Presiden yang terdiri atas Direktur Litigasi dan Nonlitigasi Perundang-undangan Kementerian Hukum RI, Zuliansyah; Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, Muhammad Fuad Nasar; Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Setjen Kemenag, Imam Syaukani; serta perwakilan BPJPH; dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Penulis: dias
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































