Menuju konten utama

MPR: Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Digelar 9 Desember

Perubahan jadwal dikarenakan Prabowo mengusulkan agar pelaksanaan sidang paripurna diundur satu minggu karena padatnya agenda kenegaraan.

MPR: Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Digelar 9 Desember
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dalam konferensi pers usai melaksanakan rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). tirto.id/Naufal Majid
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan sidang paripurna dalam rangka pemilihan dan pelantikan wakil presiden digelar 9 Desember 2026. Sedianya, sidang paripurna bakal digelar pada 2 Desember, tetapi jadwal diubah setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat itu, Prabowo mengusulkan agar pelaksanaan sidang paripurna diundur satu minggu karena padatnya agenda kenegaraan.

"Dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur satu minggu,” kata Muzani usai melaksanakan rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam keputusan sebelumnya, MPR menetapkan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden serta pemilihan dan pelantikan wakil presiden digelar pada 2 Desember 2026.

Tanggal pelaksanaan tersebut membuat Presiden harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat pada 18 November 2026. Hal itu berkaitan dengan ketentuan bahwa nama calon harus disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang paripurna.

Namun, Muzani menyebut padatnya agenda kenegaraan Prabowo membuat proses persiapan penentuan calon wakil presiden membutuhkan waktu lebih panjang.

"Akan tetapi, jadwal kegiatan presiden yang padat, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa, menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama jabatan, dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu,” paparnya.

Menurutnya, Prabowo masih memerlukan waktu untuk berdiskusi dengan partai politik pengusung.

"Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” ucapnya.

Selain perubahan jadwal, Muzani mengatakan rapat gabungan juga menyepakati mekanisme pelantikan wakil presiden terpilih. Pelantikan akan menggunakan semangat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.

"Yang kedua, rapat menyetujui pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia menggunakan semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar '45 di mana MPR nantinya akan melantik posisi wakil presiden terpilih,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait MPR RI atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama