Indeks Mpr

Dengan kapasitas produksi terbaru, Indonesia diperkirakan akan memiliki surplus sekitar 23 persen, yang dapat diekspor.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengatakan, dirinya memberi masukan-masukan kepada BPK soal ketahanan pangan serta energi agar bisa betul-betul efektif.

Muzani menyebut konstruksi bangunan di dunia pendidikan harus menjadi prioritas dan mendorong agar kepolisian mengusut ambruknya bangunan ponpes.

KPK memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretaris Jenderal (Setjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

KPK memanggil dua saksi terkait dugaan kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Setjen MPR.

Menurut Muzani tidak ada yang salah ketika anggota MPR berjoget saat musik dimainkan usai Sidang Tahunan MPR 2025.

Prabowo mengatakan ada banyak pemimpin dari negara lain yang menanyakan bagaimana Indonesia bisa transisi kepemimpinan dengan lancar.

Apabila berdiri tanpa nilai, maka partai politik disebutnya akan kehilangan rasa percaya dari masyarakat.

Seluruh petugas keamanan yang bertugas tidak dibekali senjata api demi menjaga suasana kondusif dan mengedepankan pendekatan humanis.

Ahmad Muzani menyikapi maraknya pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI ke-80 sebagai ekspresi kreativitas masyarakat.

Dalam proses pengadaan jasa ekspedisi diduga terdapat pemberian sesuatu dari pihak penyedia jasa kepada pihak di MPR agar memenangkan proyek pengiriman.

MPR ingin hidupkan kembali PPHN. Pakar nilai ini bisa gerus demokrasi, hidupkan otoritarianisme, dan buka jalan amandemen UUD yang kontroversial.

Partai politik tolak putusan MK soal pemisahan Pemilu. Pakar hukum tegaskan tafsir konstitusi bukan wewenang MPR, tapi MK.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, memastikan MPR akan menghormati proses hukum terkait dugaan gratifikasi di MPR dan menantikan tindakan KPK ke depannya.

KPK telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di MPR RI, namun belum diungkap identitasnya.

Presiden Prabowo dan Megawati, batal menghadiri acara Saresehan Kebangsaan yang digelar oleh BPIP dan MPR, Selasa (20/5/2025).

Sistem hukum ketatanegaraan Indonesia tidak memberikan ruang dan kewenangan bagi presiden untuk memberhentikan wakil presiden secara langsung atau sepihak.

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, tak bisa dicopot hanya dikarenakan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Tirto tak menjumpai sumber resmi maupun pemberitaan media kredibel yang mengonfirmasi klaim.

Menurut Muzani, pilkada merupakan pesta rakyat, karena proses memilih pimpinan lewat demokrasi.