Indeks Mpr Ri

MPR RI terapkan pola kerja 4 hari dalam sepekan. Khusus hari Jumat, diberlakukan sistem piket dengan 2 pegawai yang bertugas di kantor.

Dibahas bersama Presiden Prabowo untuk menentukan bentuk pengaturan PPHN, berupa undang-undang atau ketetapan (TAP) MPR.

Ma’ruf Cahyono disebut menerima gratifikasi mencapai Rp17 miliar dan jumlahnya masih bisa bertambah.

Fauqi menggantikan posisi Alimuddin Dimyati Rois atau Gus Alam yang meninggal dunia akibat kecelakaan pada Mei 2025.

Eddy menekankan perlunya evaluasi dari pemerintah terkait pembatasan masuknya barang-barang impor ke Indonesia.

Eddy memandang bahwa suntikan dana tersebut akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Eddy mengatakan, keberadaan lembaga khusus itu diharapkan bisa membuat regulasi yang menangani perubahan iklim menjadi satu pintu.

Menurut MPR RI, ada aspek akuntabilitas yang harus diprioritaskan dalam penggunaan APBN.

Eddy Soeparno meyakini Indonesia dapat mengayomi antarnegara yang sedang berkonflik termasuk Palestina dan Israel.

MPR menilai teror sebagai bentuk ancaman yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan di lingkungan pendidikan.

Eddy menegaskan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas insiden produksi udang di Cikande yang terpapar radioaktif.

Wasisto menilai wacana itu tidak memiliki urgensi dan justru berpotensi mengikis kemajuan demokrasi.

Bambang Pacul mengatakan MPR RI siap memfasilitasi diskusi menuju perubahan atau amandemen UUD 1945.

Muzani menyatakan bahwa MPR tidak ada niatan untuk mengubah 5 tahun maksimal 2 periode jabatan menjadi 8 tahun menjadi 1 periode jabatan.

MPR dinilai perlu memastikan agar konstitusi tetap relevan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, persatuan, dan kedaulatan sejati.

Sidang Tahunan MPR RI digelar Jumat (15/8), salah satunya diisi Pidato Kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto. Simak poin-poin pentingnya.

Puan juga apresiasi langkah Prabowo selesaikan sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.

Kemacetan terjadi karena lalu lalang rangkaian mobil tamu undangan yang akan memasuki Kompleks Parlemen melalui Gerbang Pancasila.

MPR menilai insiden di Padang menunjukkan kesadaran hidup dalam perbedaan belum sepenuhnya mengakar, terutama dalam praktik kehidupan sosial.

MPR memandang mekanisme pilkada ditunjuk oleh pemerintah pusat atau DPRD dimungkinkan dalam konstitusi UUD 1945.