Menuju konten utama

Ketua MPR RI Minta HIPMI Tidak Bergantung pada Proyek Pemerintah

Menurut Muzani, pengusaha muda perlu memperluas kegiatan bisnis secara mandiri di luar proyek-proyek pemerintah.

Ketua MPR RI Minta HIPMI Tidak Bergantung pada Proyek Pemerintah
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, saat pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode 2026–2029, Jumat (20/11/2026). (YouTube HIPMI TV)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, meminta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tidak terlalu bergantung pada proyek pemerintah dalam mengembangkan usaha. Menurut Muzani, pengusaha muda perlu memperluas kegiatan bisnis secara mandiri di luar proyek-proyek pemerintah.

"HIPMI jangan terlalu bergantung dengan proyek pemerintah, karena proyek pemerintah akhirnya selama ini juga makin kecil porsinya," ujar Muzani dalam pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode 2026–2029, Jumat (20/11/2026), dilansir YouTube HIPMI TV.

Muzani menyampaikan peluang usaha bagi anggota HIPMI terbuka melalui kreativitas dan berbagai kesempatan di sektor usaha nonpemerintah. Karena itu, ia berharap kepengurusan baru di bawah pimpinan Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo dapat mendorong anggotanya mengembangkan bisnis yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional.

"Karena itu, tugas HIPMI adalah tugas akbar. Tugas Ade Jona adalah menciptakan bagaimana anak-anak HIPMI bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang makin berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional," ucapnya.

Politikus Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya memperkuat kapasitas ekonomi anggota HIPMI agar mampu memperluas usaha dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Maka tugas Ade Jona adalah mempertebal kocek anggota HIPMI," kata Muzani.

Menurutnya, semakin kuat kondisi keuangan pengusaha muda, semakin besar pula peluang mereka mengembangkan bisnis dan membuka lapangan pekerjaan. Ia berharap kepengurusan HIPMI periode 2026–2029 dapat meningkatkan kontribusi anggotanya terhadap penyerapan tenaga kerja.

Ia turut mengingatkan kembali tujuan awal pendirian HIPMI pada Juni 1972. Saat itu, organisasi tersebut digagas oleh sejumlah pengusaha muda di bawah kepemimpinan Abdul Latief ketika orientasi sebagian besar anak muda Indonesia masih tertuju pada pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun karyawan perusahaan besar.

Gagasan tersebut, kata dia, muncul untuk mendorong anak muda memilih jalur kewirausahaan sekaligus berkontribusi dalam pembangunan melalui penciptaan lapangan kerja.

"Yang mereka pikirkan adalah satu, bagaimana menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak bangsa. Yang mereka pikirkan adalah satu, bagaimana mempercepat proses pembangunan ketika itu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPP HIPMI, Ade Jona, menyatakan kepengurusan baru siap berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional. Ia menyebut HIPMI memiliki tanggung jawab untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Jadi, saya tahu pasti dalam kepengurusan ini banyak kurangnya, tapi juga saya mohon kepada para pendiri HIPMI, kalau ada yang salah, mohon kami dibimbing supaya ini tetap pada jalannya. Karena kita tahu ekonomi di daerah harus hidup dan berputar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di 8%. Ini adalah tugas kita membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Ade Jona dalam kesempatan yang sama.

Ia juga meminta para pengurus dan anggota HIPMI untuk terus memperkuat kontribusi organisasi terhadap perekonomian nasional.

"Dan HIPMI, kader-kader HIPMI siap untuk di depan membantu pemerintah," ujarnya.

Baca juga artikel terkait HIPMI atau tulisan lainnya dari Novita Lestari

tirto.id - Insider
Reporter: Novita Lestari
Penulis: Novita Lestari
Editor: Andrian Pratama Taher