tirto.id - Aliansi Bali Tidak Diam bersama Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSDM) Regional Bali mendatangi Kantor Gubernur Bali untuk menyuarakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027 sebesar Rp4.559.886. Aksi yang diikuti puluhan orang itu menginginkan adanya kenaikan UMP bagi pekerja di Bali, Jumat (20/11/2026).
Gubernur Bali, Wayan Koster, setelah berdiskusi dengan perwakilan buruh di ruang pertemuan, beberapa jam kemudian mendatangi massa yang menyuarakan aksinya di depan pintu masuk Kantor Gubernur Bali. Dalam hal ini, Koster belum bisa memastikan besaran UMP tahun 2027.
Namun, ia membocorkan UMP 2027 berada di angka Rp4,2 juta, meski itu masih menjadi bahan simulasi dan belum merupakan keputusan final. Angka tersebut masih harus dikaji dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan sebelum menandatangani surat keputusan (SK) penetapan UMP Bali tahun 2027.
"Ya ini kan saya masih punya waktu nih sekarang, jam 12.00 nanti saya akan tandatangani, sebelum jam 12 malam untuk SK besok. UMP Rp4,2 ini belum final dan masih dikaji dan menunggu rekomendasi Dewan Pengupahan," jelas Koster didampingi jajaran.
Empat Opsi Dewan Pengupahan dan Jalan Tengah

Koster menyebut dirinya telah menelusuri perkembangan penetapan UMP Bali sejak tahun 2016 hingga 2026, serta menerima masukan dari pekerja saat audiensi pada tanggal 21 Oktober 2026 lalu. Hasilnya, ia menilai penggunaan formula pengupahan selama ini menghasilkan angka yang masih rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak (KHL).
"Apalagi penetapan UMP 2027 hanya menggunakan formula dengan nilai alfa tertinggi yakni 1, maka hasilnya hanya sekitar Rp 3,5 juta. Untuk itu masih kita pertimbangkan pendekatan KHL," terangnya.
Dewan Pengupahan Provinsi Bali, menurutnya, terdiri dari unsur pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah yang telah membahas empat opsi besaran UMP. Empat opsi yang dimaksud berkisar Rp3,5 juta, Rp3,8 juta, Rp4,5 juta, dan Rp5,6 juta sesuai KHL.
Dari hasil pembahasan, Dewan Pengupahan mengarah pada angka Rp4,5 juta, sedangkan hasil kajian menemukan pertimbangan di angka Rp4,2 juta sebagai jalan tengah antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan usaha.
"Kalau pelaku usaha pasti maunya yang paling rendah. Kalau penerima upah pasti maunya yang paling tinggi, kan pasti begitu rumusan dari zaman dulu sudah lahir. Makanya, harus dikompromikan," jawabnya sembari tersenyum.
Setelah berdialog, Wayan Koster akan mempertimbangkan kembali dan selanjutnya menyampaikan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan sebagai salah satu yang harus diperhatikan sebelum mengambil keputusan.
"Jadi upah Rp 4,2 juta masih belum putus. Tapi itu exercise sementara, berikan saya waktu untuk mempertimbangkan yang terbaik sesuai dengan harapan dari kawan-kawan untuk memutuskan supaya sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan. Best practise saya akan lakukan," tutup Koster dibarengi teriakan massa yang menyebut upah harus sesuai KHL.
Buruh Ancam Kawal Ketat Penerbitan SK UMP 2027

Sementara itu, Sekretaris FSDM Regional Bali, Ida Dewa Made Rai Budi Darsana, memastikan aksi ini untuk mengawal hasil pembahasan Dewan Pengupahan dan meminta Gubernur Bali bisa menjadikan rekomendasi UMP sebesar Rp4.559.886 sebagai acuan dalam menerbitkan SK UMP 2027 paling lambat besok, 21 November 2026.
"Jadi kami berharap, sangat-sangat berharap agar apa yang sudah direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Bali, itulah yang menjadi rujukan Gubernur dalam menetapkan upah minimum," ujar Made Rai Darsana diiringi teriakan massa.
Perjuangan pekerja selanjutnya tidak akan berhenti sampai di sini. Massa Aliansi Bali Tidak Diam akan terus mengawal keputusan Gubernur Bali hingga SK UMP tahun 2027 sah dan diterbitkan.
"Mari kita kawal bersama-sama. Mudah-mudahan beliau tidak ingkar janji dan tidak lemah sebagai gubernur," cibirnya.
Jika rekomendasi Dewan Pengupahan nantinya diabaikan, hal itu akan menjadi kekecewaan besar di kalangan pekerja Bali. Made Rai Darsana mengingatkan dan berharap Gubernur Bali benar-benar bisa peduli, serta tidak kehilangan legasi sebagai pimpinan karena keputusan pengupahan yang dinilai tidak berpihak kepada kebutuhan masyarakat pekerja di Bali.
Upah Rendah Picu Utang dan Arus Pekerja ke Luar Negeri
Upah yang sesuai KHL, Made Rai menerangkan, bisa menyeimbangkan kebutuhan hidup, menjaga sosial, dan adat budaya di lingkungan pekerja masing-masing. Persoalan semakin terlihat setelah kondisi UMP Bali 2026 yang masih jauh dari angka KHL, yakni hanya sebesar Rp3.207.459 per bulannya, sedangkan jika KHL mencapai Rp5.604.481 akan jauh berbeda.
Pemenuhan kebutuhan hidup rata-rata mencapai 80 persen di provinsi lain, sedangkan di Bali masih berada di kisaran 57 persen karena rendahnya pemenuhan KHL. Masyarakat di Bali tidak hanya menghadapi beban ekonomi kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan adat yang tidak seluruhnya terakomodasi dalam perhitungan KHL.
Kondisi ini bahkan dinilai belum memadai. Karena tingkat ekonomi pekerja, sejumlah pekerja bahkan disebut terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan bulanannya, dan sebagian lainnya memilih bekerja di luar negeri karena menganggap upah Bali masih belum bisa memberikan kelayakan.
Ia menilai peningkatan upah minimum sangat diperlukan sehingga masyarakat lokal masih memiliki kesempatan lebih besar untuk bekerja dan hidup layak di tempatnya sendiri alias daerahnya, serta berharap ada kebijakan pengupahan yang lebih baik untuk mengurangi keinginan bekerja di luar negeri.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Excel Bagaskara, berharap adanya peningkatan pengupahan sesuai KHL bisa memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat. Mengingat Bali juga menjadi salah satu provinsi dengan tingkat bunuh diri yang tinggi akibat beban hidup karena perekonomian yang tidak layak.
"Banyak masyarakat Bali yang terjerat dengan hutang, banyak yang tersisih untuk bisa hidup di Bali saja sepertinya sudah tidak nyaman, ya makanya banyak teman-teman atau masyarakat yang memilih untuk bekerja di luar negeri," lontar Excel.
Sehingga ia meminta agar Gubernur Bali bisa memberikan perhatian kepada masyarakat agar upah Rp4.559.886 yang merupakan rekomendasi tersebut dapat diproses dan diperjuangkan. Hal ini diharapkan bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan buruh di Bali.
Penulis: Ahmad Firizqi Irwan
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id






































