tirto.id - Anggota Badan Supervisi OJK, Tito Sulistio, mengusulkan agar obligasi daerah dikemas dalam bentuk instrumen ritel mulai Rp1 juta serta diberi insentif bebas pajak kupon. Skema itu dinilai mampu memperluas minat investor sekaligus melibatkan warga mengawasi pembangunan daerah.
Tito meyakini surat utang daerah bakal laku keras asalkan memenuhi tiga syarat utama, yakni kredibilitas tata kelola, imbal hasil menarik, serta likuiditas dan mitigasi risiko gagal bayar. Menurut mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015–2018 itu, obligasi daerah tidak harus melulu menyasar investor institusi seperti dana pensiun, asuransi, dan perbankan. Instrumen ini dapat dikemas layaknya Obligasi Negara Ritel (ORI) agar warga lokal bisa membelinya melalui aplikasi fintech maupun perbankan.
"Bayangkan kalau masyarakat Kaltim ikut membeli obligasi daerahnya sendiri, mereka pasti akan ikut mengawasi proyeknya supaya tidak mangkrak dan tidak dikorupsi," ujar Tito dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Terkait imbal hasil, Tito menyoroti acuan yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun di level 7,7 persen. Dia mengusulkan selisih bunga sekitar 8 hingga 9 persen yang disertai pemangkasan pajak kupon menjadi 5 persen atau 0 persen pada beberapa tahun pertama, meniru municipal bond Amerika Serikat supaya kompetitif tanpa memberatkan APBD.
"Kalau pajaknya dibebaskan, meskipun kuponnya 8 persen, net yield yang diterima investor jauh lebih menarik dibanding deposito maupun obligasi korporasi," sambung Tito.
Menjawab kekhawatiran investor soal pergantian kepala daerah setiap lima tahun, Tito menyebut pasar modal memiliki instrumen pengikat. Pemda dapat menerapkan perjanjian perwaliamanatan, rekening penampungan atau sinking fund berbasis perda yang memotong otomatis pendapatan proyek dan PAD, serta penjaminan sebagian dari PT PII atau PT SMI.
Ia menilai infrastruktur pencatatan di BEI dan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah sangat siap menampung obligasi maupun sukuk daerah. Tantangan terbesar, kata Tito, justru terletak pada lamanya birokrasi perizinan yang kerap memakan waktu 2 hingga 3 tahun hingga menghilangkan momentum pasar.
"Kalau proses persetujuan bisa dipercepat menjadi maksimal 3 sampai 6 bulan, saya yakin dalam waktu dekat sudah ada daerah yang listing obligasi daerahnya di Bursa Efek Indonesia," tutup Tito.
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id






































