Menuju konten utama
Round Up

Duduk Perkara Ajakan Debat Koalisi DAMAI dan Sikap Komdigi

Komdigi menyatakan terbuka menerima kritik, alih-alih meladeni tantangan debat terbuka dari Koalisi DAMAI.

Duduk Perkara Ajakan Debat Koalisi DAMAI dan Sikap Komdigi
Header DIajeng Ruang Digital. tirto.id/Quita
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan terbuka terhadap masukan dan kritik masyarakat sipil terkait dugaan pembatasan konten kritik di ruang digital. Alih-alih berdebat, pemerintah menyebut tugas utamanya adalah mendengarkan aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan kementeriannya bersedia menerima data pendukung dari lembaga pemantau independen untuk ditindaklanjuti. Ia menegaskan pemerintah tidak berada dalam posisi untuk berdebat dengan masyarakat.

"Pemerintah itu tugasnya melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi. Kalau bisa memang bukan dalam kapasitas untuk berdebat dengan masyarakat. Pemerintah itu harus mendengarkan," kata Fifi di Aceh, Kamis (19/11/2026).

Fifi mengatakan Komdigi menempatkan diri sebagai pihak yang juga perlu menerima aspirasi publik. Menurut dia, kritik dan data pendukung dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bagi kementeriannya.

"Komdigi sejauh ini menerima siapa pun jika ada masukan, kritik, atau misalnya data pendukung yang perlu kami tindak lanjuti. InsyaAllah kami akan berusaha mendengarkan dan mem-follow up aspirasi dari masyarakat," ujarnya.

Pernyataan Fifi muncul di tengah polemik ajakan debat terbuka yang dilayangkan sejumlah organisasi masyarakat sipil kepada Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.

Ajakan tersebut berkaitan dengan dugaan pembatasan konten kritik melalui mekanisme moderasi dan pemutusan akses di platform digital.

Meutya Hafid

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan hingga 9 Juni 2026, udah ada 175 Produk, Layanan, dan Fitur (PLF) yang dinaungi oleh 64 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah menyerahkan hasil penilaian mandiri kepada Kemkomdigi untuk dievaluasi lebih lanjut. FOTO/Humas Kemkomdigi

Sebelumnya, Komdigi juga telah menyatakan kesediaan membuka data penanganan konten untuk dicocokkan dengan temuan lembaga pemantau independen.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menilai pemantauan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan mekanisme pengawasan publik terhadap pemerintah.

"Kami melihatnya sih sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun demikian, data yang mereka sampaikan itu kami siap untuk buka," kata Mediodecci di Gedung Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan data penanganan konten di internal Komdigi tercatat secara sistemik melalui sistem elektronik. Komdigi bersedia membuka rekam jejak tersebut untuk dicocokkan dengan data yang dimiliki lembaga independen guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca praktik moderasi konten.

Dalam kesempatan itu, Mediodecci juga menjelaskan batas waktu atau service level agreement (SLA) yang harus dipenuhi platform digital dalam menindaklanjuti perintah penurunan konten.

Platform diwajibkan merespons dalam waktu 24 jam untuk konten reguler dan 12 jam untuk konten mendesak.

"SLA wajib yang harus dipenuhi oleh platform dalam proses penurunan konten adalah 24 jam dalam keadaan normal atau konten yang reguler, dan 12 jam untuk konten yang mendesak setelah perintah pemutusan akses dikeluarkan," jelasnya.

Menurut Mediodecci, kategori konten mendesak mencakup muatan yang mengancam keselamatan publik, seperti terorisme, pornografi anak, serta konten provokatif yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Berawal dari Temuan Takedown Konten Kritik

Rencana penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten

Warga menggunakan aplikasi media sosial Instagram dan TikTok di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (31/1/2025). ANTARA FOTO/Abdan Syakura/foc.

Sikap terbuka Komdigi tersebut muncul setelah Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan Remotivi, yang tergabung dalam Koalisi DAMAI (Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia) mempublikasikan hasil pemantauan terhadap moderasi konten di ruang digital sepanjang April-Oktober 2026.

Dalam pemantauan tersebut, kedua lembaga mencatat 127 konten mengalami moderasi. Sebanyak 94 konten atau 74 persen di antaranya diturunkan atas permintaan Komdigi. Sementara itu, 33 konten atau 26 persen lainnya dimoderasi oleh platform media sosial berdasarkan pedoman komunitas masing-masing.

Konten yang dipantau mencakup berbagai isu publik, mulai dari kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat dan pemerintahan, demonstrasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga kritik terhadap kebijakan makan bergizi gratis (MBG).

Berdasarkan kategorisasi isu, kritik terhadap Prabowo serta kritik terhadap pejabat dan pemerintahan masing-masing tercatat sebanyak 32 konten atau 25,2 persen. Sementara itu, konten terkait demonstrasi mencapai 16 unggahan atau 12,6 persen dan karhutla sebanyak 13 unggahan atau 10,2 persen.

Dari sisi platform, X menjadi media sosial dengan jumlah moderasi terbanyak, yakni 56 konten atau 44,1 persen, Threads menyusul dengan 43 konten atau 33,9 persen. SAFEnet dan Remotivi juga menemukan praktik geolock di Threads, yakni pembatasan akses terhadap konten berdasarkan alamat IP pengguna di Indonesia.

Kedua lembaga menilai temuan tersebut perlu mendapat perhatian karena sebagian konten yang diturunkan merupakan ekspresi yang sah dan kritik terhadap kebijakan publik.

Mereka juga menyoroti persoalan transparansi karena tidak semua platform mengungkapkan secara terbuka adanya permintaan penurunan konten dari pemerintah.

Atas temuan tersebut, SAFEnet dan Remotivi bersama sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar aksi tantangan debat terbuka di depan kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Mereka menantang Meutya Hafid untuk menjelaskan dasar kebijakan moderasi konten dan pemutusan akses yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi masyarakat di ruang digital.

Namun, Meutya belum hadir dalam agenda tersebut. Dalam pernyataan yang disampaikan pada hari yang sama, masyarakat sipil menilai ketidakhadiran itu menunjukkan belum adanya ruang dialog terbuka untuk mempertanggungjawabkan kebijakan moderasi konten kepada publik.

Direktur Eksekutif Remotivi, Yovantra Arief, menyatakan pihaknya masih menunggu undangan debat terbuka dari Komdigi.

"Jika Menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi," ujar Yovantra dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

Kemudian, Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, juga menilai debat terbuka diperlukan agar pemerintah dapat menjelaskan kebijakan moderasi konten secara langsung kepada masyarakat.

Nenden menyatakan pihaknya tetap membuka ruang dialog dengan Komdigi. Koalisi masyarakat sipil bahkan bersedia menyesuaikan jadwal apabila tanggal yang mereka ajukan tidak memungkinkan bagi kementerian.

"Debat terbuka masih tetap akan dilakukan karena tadi tuntutan sekarang adalah menunggu tanggal dari Komdigi. Kalau tanggal yang kita ajukan tidak cocok, kita minta tanggal dari Komdigi dan kita akan memastikan kita akan hadir pada debat tersebut," kata Nenden.

Nenden Sekar Arum

Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum saat ditemui dalam aksi tantangan debat terbuka di depan Kantor pusat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026). tirto.id/Hanang Septioyudho

Selain mendorong dialog terbuka, SAFEnet bersama tim advokasi demokrasi digital juga menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Komdigi.

Nenden mengatakan, langkah hukum tersebut merupakan upaya masyarakat untuk memastikan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan ekspresi di ruang digital tetap terlindungi.

"Sekarang masih dalam proses, kita sedang menyusun gugatannya dan semoga lancar itu sebagai salah satu ikhtiar kita sebagai warga untuk memastikan bahwa hak kita ini terus dilindungi dan dihormati oleh negara," ujar Nenden dalam aksi di depan kantor Komdigi, Selasa (17/11/2026).

SAFEnet dan koalisi masyarakat sipil menilai tata kelola ruang digital harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik.

Mereka juga meminta Komdigi membuka informasi mengenai seluruh permintaan pemutusan akses melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN).

Selain itu, pemerintah juga didesak untuk memastikan setiap pembatasan konten disertai alasan yang jelas serta menyediakan mekanisme banding dan pemulihan akses apabila terjadi pembatasan yang tidak sah.

Di tengah desakan debat terbuka dan rencana gugatan PTUN dari masyarakat sipil, Komdigi menegaskan komitmennya untuk tetap membuka kanal dialog dan mencocokkan data penanganan konten sebagai bahan evaluasi pengawasan ruang digital.

Baca juga artikel terkait PEMBATASAN KONTEN atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - News Plus
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama