Kepala Bakom Bantah Ada Pembatasan Digital di Indonesia

tirto.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membantah pemerintah membatasi ruang digital. Ia menyebut patroli siber dan penurunan konten (take down) hanya menyasar konten yang melanggar norma di Indonesia.

Syahganda menyampaikan hal itu saat memberi pengantar dalam pembukaan Local Media Summit 2026 di Manhattan Hotel, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Acara yang diinisiasi Suara.com bersama IMS itu bertema "Beyond Reach: From Discovery to Community, Trust and Sustainability".

Syahganda mengaku sehari sebelumnya ada media yang menanyakan soal dugaan pembatasan digital. Ia menepis anggapan itu.

"Kita sejatinya tidak melakukan pembatasan digital," kata Syahganda.

Patroli Siber Hanya untuk Konten Melanggar Norma

Menurut Syahganda, belakangan banyak pelaku media mengeluh terkena patroli siber dan kontennya diturunkan. Ia menilai keluhan itu tidak tepat karena pemerintah baru bertindak jika konten melanggar norma.

"Padahal sebenarnya pemerintah tidak melakukan itu. Hanya memang kalau dia masuk pada pelanggaran norma-norma yang berlaku di Indonesia," ujarnya.

Ia mencontohkan unggahan yang menampilkan foto Presiden secara kurang senonoh. Untuk kasus seperti itu, kata Syahganda, tindakan pemerintah bertujuan menjaga kehormatan kepala negara, bukan membatasi.

"Tentu pemerintah menjaga kehormatan Bapak Presiden. Jadi bukan kita melakukan satu pembatasan," katanya.

Tantangan Regulasi dan Etika bagi Media Baru

Syahganda menjelaskan, persoalan itu muncul karena media baru (new media) kerap mengejar angka engagement. Di media lama, kata dia, ada etika pers, prinsip cover both sides, dan mekanisme pertanggungjawaban. Hal serupa belum ada di media baru. Ia menyebut jika pemerintah masuk lewat UU ITE, langkah itu bisa dianggap sebagai kekerasan terhadap pelaku media.

"Karena kita belum ada satu konvensi atau satu aturan yang baku," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan apakah kejar-kejaran engagement sejalan dengan menyuarakan kebenaran dan menjaga kepercayaan publik. Menurut Syahganda, media baru dan media lokal bisa bersaing, tetapi juga perlu berkolaborasi.