Menuju konten utama

Sulitnya Melihat Laporan Harta Kekayaan Perwira Polri

Tiga perwira tinggi Polri tak ditemukan dalam basis data LHKPN KPK. Bagaimana status kewajiban dan pengawasan pelaporan harta mereka?

Sulitnya Melihat Laporan Harta Kekayaan Perwira Polri
Gedung Polri. foto/Dok. POLRI
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Penelusuran terhadap basis data elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan laporan kekayaan atas nama tiga perwira tinggi Polri yang terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Mereka adalah Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.

Ketiganya merupakan perwira yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, dari empat nama jenderal yang dikaitkan dengan penyadapan, hanya Listyo yang laporan harta kekayaannya dapat ditemukan dalam basis data e-LHKPN KPK.

Dalam laporan kekayaannya, Listyo melaporkan total kekayaan Rp15,34 miliar tanpa utang. Aset tersebut mencakup tiga bidang tanah dan bangunan di Semarang, Tangerang, dan Jakarta Timur senilai Rp6,15 miliar, dua unit mobil Toyota Fortuner senilai Rp670 juta, harta bergerak lainnya Rp1,195 miliar, serta kas dan setara kas Rp7,32 miliar.

Ketiadaan laporan atas nama ketiga perwira bintang dua tersebut menjadi kontras dengan tingkat pelaporan kekayaan Polri secara keseluruhan.

Berdasar penelusuran di laman Ikhtisar Kepatuhan LHKPN KPK, pada tahun laporan 2025, tingkat pelaporan di lingkungan kepolisian mencapai 99,06 persen. Dari 17.776 personel yang wajib melapor, sebanyak 17.609 orang telah menyampaikan LHKPN.

Namun, tingginya angka pelaporan belum tentu mencerminkan keterbukaan penyelenggara negara dalam melaporkan seluruh kekayaannya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa persentase tersebut pada dasarnya hanya membandingkan jumlah pejabat yang wajib melapor dengan mereka yang telah menyampaikan laporan.

“Perbandingan itu hanya menunjukkan jumlah wajib lapor dengan yang sudah melapor. Itu baru kepatuhan waktu yang telah melalui verifikasi administratif, tetapi sebetulnya tidak menjamin kebenaran substansial dari pelaporan,” tutur Budi kepada Tirto melalui sambungan telepon, Kamis (19/11/2026).

Poin yang lebih substantif adalah persentase kepatuhan. Hal ini diukur dari seberapa banyak laporan yang dinyatakan sudah lengkap. Di badan kepolisian, laporan yang dinyatakan lengkap mencapai 89,92 persen. Sebanyak 1.625 laporan masih berstatus belum lengkap.

“Jadi, kepatuhan itu tidak hanya soal patuh waktu lapor, tetapi juga soal apa yang dilaporkan benar dan lengkap,” lanjut Budi menjelaskan.

Dalam perbandingan antarlembaga penegak hukum pada periode yang sama, capaian pelaporan Polri berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan RI.

MA mencatatkan tingkat pelaporan impresif, yakni 100 persen. Sebanyak 18.640 dari 18.705 laporan dinyatakan lengkap atau setara 99,65 persen.

Sementara Kejaksaan mencatat tingkat pelaporan 96,41 persen dari 14.585 wajib lapor, dengan tingkat kepatuhan laporan lengkap sebesar 85,78 persen. Dalam hal ini, poin kepatuhan Korps Adhyaksa ini memang lebih rendah jika dibandingkan dengan Korps Bhayangkara.

Jejak historis menunjukkan tingkat kepatuhan LHKPN Polri mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun laporan 2021, kepatuhan Polri tercatat sebesar 82,61 persen. Angka tersebut merosot menjadi 64,90 persen pada 2023, sebelum meningkat menjadi 92,11 persen pada 2024, dan kembali turun tipis 89,92 persen pada 2025.

Perubahan itu berlangsung melintasi kepemimpinan KPK yang berlatar belakang kepolisian, mulai dari Firli Bahuri yang menjabat pada 2019–2023 hingga Komjen Setyo Budiyanto yang terpilih memimpin KPK periode 2024–2029.

Kolase 3 Jendral Polisi

Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Foto/ANTARA/Instagram/polres Subang/ahmadfuady98

Menelisik Kewajiban LHKPN Tiga Perwira

Di tengah capaian pelaporan institusi tersebut, persoalan utama justru terletak pada status kewajiban masing-masing perwira.

Budi menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN telah mengalami perubahan. Ahrie Sonta, yang sempat bertugas sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024, sebelum pada Oktober 2025 kembali berdinas di markas besar. Dalam ketentuan lama, jabatan ajudan memang belum termasuk kategori wajib lapor.

“Dia sempat menjabat ajudan ya, Pak Ahrie Sonta. Nah, jadi memang [dalam aturan lama] untuk jabatan-jabatan seperti itu tidak wajib lapor LHKPN. Meskipun misalnya bintang satu bintang dua, tidak wajib LHKPN,” beber Budi.

Menurut Budi, ketentuan lama juga tidak mewajibkan jabatan seperti staf ahli dan wakil kepala polda.

“Jadi memang aturannya kemudian diubah untuk jabatan-jabatan yang strategis. Itu kondisinya,” imbuhnya.

Perubahan tersebut merujuk pada aturan baru yang efektif sejak 1 Mei 2025, yakni Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016. Aturan baru tersebut, melalui tambahan Pasal 4A, memperluas kategori pejabat wajib lapor sehingga mencakup pejabat eselon I, pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II, jaksa, serta penyidik di lingkungan Polri.

Secara umum, kewajiban pelaporan kekayaan penyelenggara negara berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Secara internal di lingkungan Polri, ketentuan tersebut juga diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2017.

Dalam ketentuan tersebut, kewajiban LHKPN tidak semata-mata ditentukan oleh pangkat, tetapi juga jabatan struktural dan fungsi yang dijalankan. Karena itu, perubahan penugasan seorang perwira dapat berpengaruh terhadap status kewajiban pelaporan kekayaannya.

Ahrie, misalnya, memang pernah menjabat ajudan presiden saat masih berpangkat Kombes. Namun, pada Oktober 2025, ia dipromosikan menjadi Brigjen dan diangkat sebagai Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II Divpropam Polri sekaligus Plt Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).

Posisi tersebut kemudian diakhiri dengan dipromosikan menjadi Kadivkum Polri pada Oktober 2026 yang disertai kenaikan bintang sebagai Irjen.

Sementara itu, jabatan Slamet Uliandi sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri termasuk kategori wajib lapor LHKPN. Posisi tersebut setara eselon I.b sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2024.

Kewajiban tersebut juga tertera jelas dalam Surat Kapolri Nomor B/21949/XI/KEP./2025/Itwasum tertanggal November 2025. Nama Slamet tercantum dalam nomor urut 533 sebagai personel wajib lapor LHKPN.

Kewajiban serupa berlaku bagi Eko Hadi. Sebelum menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri, saat periode penyadapan, Eko menjabat Plt Kabagmon periode Desember 2024-Oktober 2025. Kemudian, Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri pada April 2025-30 Agustus 2026. Jabatan direktur tersebut tergolong eselon II.a atau pimpinan tinggi pratama. Eko dalam hal ini juga menjalankan fungsi penyidikan dalam penegakan hukum.

Status Eko sebagai pejabat wajib lapor turut tercermin dalam dokumen internal Markas Besar Polri. Namanya tercantum dalam lampiran Surat Kapolri Nomor B/ /IV/KEP./2026/Itwasum tertanggal April 2026 tentang Daftar Wajib LHKPN Polri Tahun Laporan 2025 per 1 April 2026.

Dalam dokumen tersebut, Eko terdaftar sebagai pejabat Dittipidnarkoba Bareskrim dengan status belum melapor atau membutuhkan perbaikan. Ia juga dijadwalkan mengikuti asistensi pengisian LHKPN oleh tim Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri pada 4 hingga 6 Mei 2026.

Namun, status tersebut masih perlu diperjelas untuk mengetahui apakah Eko belum menyampaikan laporan sama sekali atau sudah melapor, tetapi dokumennya masih memerlukan perbaikan.

Untuk memperjelas status pelaporan tersebut, Tirto sudah berusaha menghubungi Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Asep Edi Suheri, dan bagian Humas Polri. Namun hingga artikel ini tayang, pihak kepolisian belum menjawab.

Penyidik dan Pejabat Tinggi Tak Bisa Hindari LHKPN

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menegaskan bahwa tidak ada alasan pembenar bagi perwira yang memegang fungsi penyidikan dan jabatan tinggi untuk menghindari LHKPN. Zaenur menyampaikan komentarnya secara normatif dan mengaku tidak memegang data kepatuhan Polri.

“Penyidik wajib lapor LHKPN. Kalau mereka-mereka ini adalah orang yang pernah menjadi penyidik dan tidak lapor LHKPN, mereka melanggar. Penyelenggara negara itu termasuk eselon I, dan mereka wajib lapor dari berbagai sisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,” kata Zaenur ketika dihubungi Kamis (19/11/2026).

Pandangan senada disampaikan Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, yang juga mantan penyidik KPK. Ia menekankan bahwa status penyelenggara negara mengikat dua dimensi sekaligus, yakni posisi kelembagaan dan fungsi pekerjaan.

“LHKPN itu nempel sama dua hal: posisi dan fungsi. Posisi misalnya dia eselon I, itu wajib LHKPN. Yang kedua fungsi, misalnya dia penyidik atau penegak hukum, itu masuk definisi penyelenggara negara. Kalau di kepolisian, jabatannya sudah tinggi dan posisinya strategis sebagai penegak hukum, maka hukumnya wajib,” ujar Lakso dalam sambungan telepon.

Soal ketiadaan nama para irjen di e-LHKPN, Lakso menduga penyebabnya bukan kegagalan sistem KPK.

“Saya curiga bukan sistem KPK-nya, memang tidak lapor aja,” katanya.

“Dulu, kepolisian sempat jadi institusi yang bermasalah soal tingkat kepatuhan laporan. Dulu sering ada jenderal-jenderal enggak lapor juga kan?” imbuhnya.

Lemahnya Penegakan Sanksi bagi Pejabat Tak Patuh

Kesenjangan antara tingginya angka pelaporan institusi dan ketiadaan laporan kekayaan sejumlah perwira memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi bagi pejabat yang tidak patuh.

Menjelaskan dari sisi hukum, Zaenur menyoroti kelemahannya berasal dari UU Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur kewajiban pelaporan kekayaan. Dalam UU tersebut, tidak ada sanksi pidana langsung bagi penyelenggara negara yang membangkang dari kewajiban LHKPN.

“Sanksi itu dikembalikan kepada masing-masing instansi untuk memberikan sanksi. Dan akibatnya, hampir tidak ada instansi yang menerapkan mekanisme sanksi bagi para pejabatnya yang tidak patuh lapor LHKPN,” kata Zaenur.

Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 memang membatasi konsekuensi pembangkangan kewajiban LHKPN tersebut sebatas sanksi administratif “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 pun sama kondisinya. Merujuk Pasal 21 ayat (1), KPK sebatas menyampaikan surat rekomendasi penjatuhan sanksi kepada pimpinan kementerian/lembaga apabila pejabat terbukti terlambat, tidak lengkap, atau membangkang dari pelaporan LHKPN.

Dalam peraturan internalnya, Pasal 7 ayat (2) huruf g Perkapolri Nomor 8 Tahun 2017, menunjuk Irwasum Polri selaku Koordinator Tim Pengelola LHKPN sebagai pengusul penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin kepada Kapolri. Sementara Pasal 10 ayat (1), menyatakan bahwa pejabat wajib lapor yang tidak melaporkan harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Namun bagi pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, pengawasan internal Polri cenderung berjalan simbolis karena personel yang bertugas menegakkan aturan berpotensi menjadi bagian dari pihak yang melanggar.

“Bagaimana mungkin akan menegakkan peraturan bila tidak dibangun sistem pengawasan yang efektif? Penegakan oleh internal bersifat simbolis karena mereka bisa jadi bagian dari yang melanggar,” ujar Bambang dalam kesempatan terpisah.

Ia juga menilai pelaporan harta di lingkungan kepolisian kerap terjebak menjadi formalitas administratif tanpa daya pengawasan yang memadai.

“LHKPN tak lebih dari sekadar laporan administratif saja. Kepatuhan memberikan LHKPN tidak seiring dengan perubahan perilaku di lingkungan Polri. Laporan hanya berdasar pengakuan personel, tidak ada mekanisme klarifikasi, bahkan tak ada mekanisme sanksi bila tak ada kesesuaian antara harta yang dilaporkan dengan harta sebenarnya,” cetus Bambang.

Untuk menutup celah, Zaenur mendorong reformasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar sanksi bisa diberikan secara bertahap. Di level pidana, ia mengusulkan klausul illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah.

“Yang tidak lapor, maka kemudian jerat dengan illicit enrichment kalau mereka ada pengayaan yang tidak wajar. Karena kan kalau dia tidak lapor berarti kalau misal dia bertambah kekayaannya, bisa diperbandingkan dengan laporan sebelumnya. Nah, itu dia harus membuktikan sebaliknya,” usul Zaenur.

Skema yang sama bisa berlaku bagi pejabat yang melapor tetapi isinya tidak benar. Di level yang lebih rendah, menurutnya perlu ada pula sanksi administratif.

“Selama LHKPN tidak dilengkapi dengan sanksi yang keras, maka kepatuhannya akan rendah,” pungkas Zaenur.

Baca juga artikel terkait LHKPN atau tulisan lainnya dari Khizbulloh Huda

tirto.id - News Plus
Reporter: Khizbulloh Huda
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Dipna Videlia Putsanra