Menuju konten utama

UU Perampasan Aset Disahkan, Kenapa Harus Bentuk Badan Baru?

Terbaru, DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026) yang mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola dan Pengawasan Aset.

UU Perampasan Aset Disahkan, Kenapa Harus Bentuk Badan Baru?
Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto kembali membentuk lembaga baru seiring dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (RUU Perampasan Aset) oleh DPR RI. Setelah membentuk Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) lewat UU Reforma Agraria, maupun BPI Danantara lewat revisi UU BUMN, Prabowo diamanatkan membentuk Badan Pengelola dan Pengawasan Aset setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).

Pembentukan badan tersebut menambah daftar institusi yang lahir melalui regulasi baru. Padahal, pemerintah tengah menghadapi tuntutan efisiensi anggaran dan memiliki lembaga yang menjalankan fungsi serupa. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai urgensi pembentukan institusi baru dibandingkan memperkuat lembaga yang sudah tersedia.

Pengesahan RUU Perampasan Aset dilakukan setelah Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Regulasi tersebut disahkan setelah melalui pembahasan sejak Agustus 2025 dan melibatkan sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat serta kunjungan kerja ke 15 provinsi.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset dilakukan lebih cepat dari target aspirasi masyarakat sipil yang menginginkan penyelesaian pada 15 Desember 2026.

Menurut Puan, percepatan pengesahan bukan karena DPR terburu-buru, melainkan karena regulasi tersebut telah lama diusulkan dan mendesak untuk diselesaikan.

"Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Salah satu substansi dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based.

Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu putusan pemidanaan terhadap pelaku.

Namun, penerapan mekanisme tersebut juga membutuhkan pengawasan agar tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. DPR kemudian memasukkan ketentuan pembentukan Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Habiburokhman mengatakan, pemisahan badan pengelola dari aparat penegak hukum diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak seharusnya menjadi pihak yang sekaligus menentukan perampasan dan mengelola aset hasil kejahatan.

"Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," ujar Habiburokhman.

Ia menambahkan, badan pengawas independen dibentuk untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan UU Perampasan Aset oleh pihak yang berkuasa maupun aparat penegak hukum.

Badan tersebut nantinya ditunjuk Presiden dan mendapatkan persetujuan DPR. Habiburokhman menyebut mekanisme tersebut serupa dengan pola pengisian sejumlah lembaga independen lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).

“Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu, antara eksekutif dengan legislatif, ya. Itu kita saling mengontrol,” pungkasnya.

DPR setujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.

Keberadaan Badan Pengelola Aset (BPA) Dipertanyakan

Meski DPR menilai pembentukan badan baru diperlukan, keberadaan institusi yang telah menjalankan fungsi pengelolaan aset rampasan sebelumnya menjadi persoalan tersendiri.

Kejaksaan Agung (Kejagung), misalnya, telah memiliki Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung yang bertugas mengelola aset hasil tindak pidana. Institusi tersebut bahkan menilai keberadaannya sudah cukup untuk menjalankan fungsi pengelolaan aset rampasan.

Kala itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan BPA selama ini telah menjalankan tugasnya secara terbuka.

Ia mencontohkan pelaksanaan lelang aset melalui kegiatan BPA Fair yang menghasilkan penjualan lebih dari Rp1 triliun dalam satu kali lelang.

"Kami kan sudah ada Badan Pemulihan Aset ya, BPA, yang dan sudah sampai saat ini sudah berjalan. Sudah berjalan dengan baik, sudah terbuka, bahkan pengembalian dari negara melalui instrumen BPA sudah sangat besar," kata Anang kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Komisi III DPR membahas urgensi pembentukan badan khusus pengelola aset rampasan. Saat itu, Habiburokhman menilai Kejagung tidak memiliki rekam jejak yang cukup dalam pengelolaan aset karena tugas utamanya berkaitan dengan penegakan hukum.

"Kejaksaan itu kan tugasnya menyelidiki, menuntut, dan lain sebagainya. Dia tidak ada rekam jejak soal mengelola aset ini bagaimana," ujarnya dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan adanya persoalan pembagian kewenangan dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Penguatan Lembaga Lama sebagai Alternatif

Persoalan pembentukan lembaga baru sebenarnya tidak terlepas dari pembagian kewenangan pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Selama ini, kewenangan tersebut tersebar di sejumlah institusi sehingga membutuhkan koordinasi dalam proses pemulihan aset.

Mantan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, Surya Hadi Purnama, pernah menguraikan persoalan tersebut dalam artikel berjudul "Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana" yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada 17 Desember 2021.

Surya menjelaskan, pengelolaan aset tindak pidana selama ini terbagi ke sejumlah institusi. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan yuridis, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) menangani kewenangan fisik dan administrasi barang sitaan, sedangkan pengelolaan barang rampasan berada di bawah Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara.

Menurutnya, pembagian kewenangan tersebut membuat pengelolaan aset secara terintegrasi sulit dilakukan. Padahal, manajemen aset semestinya diterapkan sejak proses penelusuran hingga penyitaan, bukan hanya setelah aset dirampas untuk negara.

"Pemulihan aset tindak pidana akan lebih optimal apabila prinsip-prinsip manajemen aset diterapkan tidak hanya di hilirnya saja, melainkan sejak dari hulu," tulis Surya.

Ia menilai penyatuan seluruh kewenangan tersebut ke dalam satu lembaga baru juga berpotensi menghadapi persoalan efisiensi dan kewenangan antarinstitusi.

"Penyatuan kewenangan-kewenangan tersebut ke dalam satu lembaga baru mungkin akan sulit dilakukan selain pertimbangan efisiensi juga mengingat setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing yang diberikan undang-undang," tulisnya.

Dalam artikel tersebut, Surya menguraikan dua opsi yang pernah mengemuka dalam pembahasan institusi pengelola aset tindak pidana. Pertama, membentuk lembaga baru yang secara khusus menangani pengelolaan aset. Kedua, menunjuk dan memperkuat lembaga yang sudah ada.

"Berdasarkan pertimbangan efisiensi, opsi pertama telah disepakati untuk tidak dipilih," tulis Surya.

DPR setujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang

MenPAN-RB Rini Widyantini (kanan) bersiap menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.

Surya kemudian menawarkan pembentukan unit khusus pada institusi yang ditunjuk sebagai pengelola aset tindak pidana. Unit tersebut dapat memberikan dukungan teknis dan nonteknis tanpa mengambil alih kewenangan institusi lain.

Ia menilai Kementerian Keuangan dapat menjadi salah satu pilihan karena memiliki kewenangan pengelolaan barang milik negara serta jaringan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di berbagai wilayah.

Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan lembaga baru bukan satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan aset.

Penguatan unit khusus dalam institusi yang sudah memiliki kapasitas dan kewenangan dapat menjadi alternatif untuk memperbaiki koordinasi tanpa menambah struktur kelembagaan baru.

Dalam konteks UU Perampasan Aset, perbedaan pandangan di atas, dapat memperlihatkan bahwa persoalan pembentukan badan baru bukan sekadar soal kebutuhan pengawasan atau pengelolaan.

Pemerintah dan DPR juga perlu memastikan pembagian kewenangan, efektivitas institusi, serta penggunaan anggaran tidak justru menambah persoalan birokrasi baru.

Tidak Dinilai Penting

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai kecenderungan membentuk lembaga baru setiap kali undang-undang disahkan berkaitan dengan persoalan tata kelola kelembagaan.

Menurut Trubus, pembentukan lembaga baru kerap diikuti kebutuhan membentuk lembaga pengawas lagi. Kondisi tersebut justru berpotensi memperpanjang rantai birokrasi.

"Sebenarnya lebih ke tata kelola. Ketidakmampuan, ketakutan. Lembaganya kan sebenarnya ada Lembaga Pengelola Aset, tapi nanti ujung-ujungnya nanti harus butuh pengawas juga. Yang ngawasin siapa? Ya nanti kan ada lembaga pengawas lagi," kata Trubus saat dihubungi Tirto, Kamis (19/11/2026).

Ia juga mengingatkan pembentukan badan baru dapat membuka ruang kepentingan politik dalam pengisian jabatan. Terlebih, badan yang mengelola aset hasil tindak pidana berpotensi menangani aset dengan nilai ekonomi besar.

Menurut Trubus, meskipun sebuah badan disebut independen, mekanisme pengisian jabatan dan kepentingan politik tetap perlu diperhatikan.

"Walaupun kata-katanya memang lembaganya yang dibentuk itu independen katanya, tapi ujung-ujungnya nanti coba kalau karena asetnya yang dikelola itu besar, ujung-ujungnya nanti kayak KPK," ujarnya.

Trubus menilai pemerintah dan DPR selama ini cenderung membentuk lembaga baru tanpa disertai evaluasi memadai terhadap institusi yang sudah ada. Padahal, evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah lembaga lama masih efektif menjalankan tugasnya atau membutuhkan penguatan kewenangan dan sumber daya.

"Jadi banyak lembaga yang ini lah, undang-undang baru lahir, ada lembaganya baru, undang-undang lagi lahir. Tapi undang-undang apa lembaga-lembaga nggak pernah dievaluasi," kata Trubus.

Ia mencontohkan KPK dan Ombudsman sebagai lembaga yang menurutnya perlu dievaluasi. Tanpa evaluasi, pembentukan institusi baru berpotensi memunculkan tumpang tindih kewenangan dan perebutan peran antarlembaga.

Trubus juga mengingatkan pembentukan badan baru dapat meningkatkan risiko penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Hal itu dinilai bertentangan dengan tuntutan efisiensi anggaran karena pemerintah harus menyediakan kebutuhan organisasi, sumber daya manusia, serta pembiayaan operasional.

"Nggak terlalu urgent juga," ujarnya menilai pembentukan badan baru dalam UU Perampasan Aset.

DPR setujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang

MenPAN-RB Rini Widyantini (kedua kiri, bawah), Wamenseneg Bambang Eko Suhariyanto (kiri bawah), Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kedua kanan, bawah), Dirjen Kekayaan Negara Evita Manthovani (kanan bawah) mengikuti Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.

Baca juga artikel terkait PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - News Plus
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Andrian Pratama Taher