tirto.id - Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan tidak ada rencana pergantian Panglima TNI dalam waktu dekat. Ia memastikan seluruh jajaran saat ini tetap fokus menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing.
Hal itu disampaikan Sjafrie saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian Panglima [TNI],” ujar Sjafrie.
Selain menepis isu pergantian Panglima TNI, Sjafrie mengungkapkan rencana pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Ia berharap proses revisi beleid tersebut dapat direalisasikan pada tahun depan.
Rencana revisi tersebut dibahas usai Sjafrie menemui Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto.
“[Pertemuan ini] adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan. Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,” kata Sjafrie.
Menurut Sjafrie, sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut sudah tertinggal dari dinamika dan kebutuhan pertahanan terkini sehingga memerlukan pembaruan.
“Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi,” paparnya.
Sjafrie mencontohkan salah satu substansi mendasar yang perlu dimasukkan dalam revisi UU Pertahanan adalah perumusan doktrin strategi pertahanan negara.
Menurutnya, strategi pertahanan defensif aktif yang diterapkan Indonesia selama ini belum dicantumkan secara tersurat dalam undang-undang tersebut.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id


































