tirto.id - Koalisi Organisasi Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif, menyoroti rencana Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mensyaratkan dokter spesialis untuk menerbitkan surat keterangan disabilitas. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses berbagai hak, mulai dari pekerjaan, beasiswa, hingga bantuan sosial.
Perwakilan Koalisi Organisasi Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif, Yeni Rosa, mengatakan surat keterangan disabilitas merupakan dokumen fundamental bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai fasilitas dan layanan pemerintah.
Menurut dia, surat keterangan tersebut diperlukan untuk mendapatkan kartu penyandang disabilitas yang menjadi salah satu persyaratan mengakses berbagai fasilitas khusus.
“Tanpa ada surat keterangan disabilitas, tertutup kita untuk mendapatkan layanan apa pun juga yang disediakan pemerintah bagi penyandang disabilitas di Indonesia,” kata Yeni dalam konferensi pers secara daring, Kamis (19/11/2026).
Hambatan Akses Kuota Kerja dan Layanan Publik
Yeni menjelaskan, surat keterangan disabilitas dibutuhkan untuk mengakses sejumlah fasilitas, termasuk potongan harga, bantuan langsung tunai (BLT), potongan iuran BPJS, hingga antrian prioritas di rumah sakit.
Dokumen tersebut juga menjadi persyaratan untuk mengakses kesempatan kerja melalui jalur khusus penyandang disabilitas. Ia mengingatkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur kewajiban pemberi kerja untuk menyediakan kuota pekerja disabilitas sebesar 2 persen bagi instansi pemerintah dan 1 persen bagi perusahaan swasta.
“Nah, untuk bisa mendaftar melalui jalur disabilitas itu harus ada kartu penyandang disabilitas, harus ada surat keterangan disabilitas. Enggak ada itu, enggak bisa melamar pekerjaan,” ujarnya.
Selain pekerjaan, surat keterangan disabilitas juga diperlukan untuk memperoleh beasiswa khusus penyandang disabilitas, mengakses unit layanan disabilitas di perguruan tinggi, serta mendapatkan akomodasi yang layak di lingkungan pendidikan dan tempat kerja.
Salah satu bentuk akomodasi yang dibutuhkan, kata Yeni, adalah penyediaan juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas yang memerlukannya.
Keterbatasan Dokter Spesialis di Luar Jawa
Namun, akses terhadap dokumen tersebut dikhawatirkan semakin sulit apabila penerbitannya hanya dapat dilakukan melalui asesmen dokter spesialis. Yeni menilai persyaratan itu menjadi persoalan serius, terutama bagi penyandang disabilitas yang tinggal di luar Pulau Jawa dan memiliki keterbatasan akses terhadap tenaga medis spesialis.
Ia mencontohkan, penyandang tunanetra membutuhkan pemeriksaan dokter spesialis mata, sedangkan penyandang tunarungu membutuhkan pemeriksaan dokter spesialis telinga.
“Emang di Ternate gampang apa nyari dokter spesialis mata, dokter spesialis telinga? Teman-teman yang di NTT juga gampang apa buat mereka untuk nyari dokter spesialis mata atau dokter spesialis telinga?,” kata Yeni.
Atas dasar itu, koalisi meminta pemerintah tidak membatasi kewenangan asesmen hanya kepada dokter spesialis. Mereka menilai dokter umum yang tersedia di puskesmas juga dapat dilibatkan dalam proses penetapan disabilitas.
Yeni mengatakan, koalisi telah menyampaikan keberatan kepada Kemensos dan Kemenkes. Namun, menurut dia, kedua kementerian masih bersikukuh bahwa asesmen disabilitas harus dilakukan tenaga medis yang diterjemahkan sebagai dokter spesialis.
“Kita bersikeras mengatakan bahwa tenaga medis itu tidak berarti harus dokter spesialis. Kenapa nggak dokter umum yang ada di puskesmas? Mereka bilang nggak bisa, harus spesialis. Jadi sekarang kita dalam kondisi ngotot-ngototan nih," ujarnya.
Biaya Asesmen Disabilitas Capai Rp800 Ribu
Selain persoalan keterbatasan dokter spesialis, koalisi juga menyoroti biaya asesmen yang harus ditanggung penyandang disabilitas.
Yeni menyebut, berdasarkan pengalaman sejumlah penyandang disabilitas, biaya untuk mendapatkan surat keterangan disabilitas mental di Jakarta mencapai Rp600 ribu hingga Rp800 ribu.
Sementara itu, seorang penyandang tunarungu di Papua juga mengaku harus mengeluarkan biaya Rp600 ribu untuk menjalani asesmen. Menurut Yeni, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pihak yang akan menanggung biaya pemeriksaan tersebut.
Ia mengatakan, pada awal pembahasan, pemerintah menyampaikan bahwa asesmen tidak dapat ditanggung BPJS Kesehatan karena pemeriksaan tersebut bukan bertujuan untuk pengobatan.
“Terus kita tanya, kalau gitu yang bayar siapa? Kalau ratusan ribu kayak gitu, siapa yang bisa membayar?” kata Yeni.
Koalisi menilai persoalan biaya dan keterbatasan akses dokter spesialis dapat membuat penyandang disabilitas kesulitan memperoleh surat keterangan yang justru menjadi pintu masuk untuk mendapatkan berbagai hak dan layanan pemerintah.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































