tirto.id - Pemerintah mengecualikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) beserta dua holding di bawahnya dari kewajiban penerapan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT), sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya.
Hal itu terjadi karena BPI Danantara beserta Danantara Asset Management (DAM) selaku holding operasional dan Danantara Investment Management (DIM) yang merupakan holding investasi tidak dianggap sebagai entitas induk utama maupun bagian dari grup perusahaan multinasional.
"Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional yang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional, bukan merupakan Entitas Induk Utama dan bukan merupakan bagian dan Grup PMN," demikian bunyi Pasal 35 Ayat (1) beleid itu, dikutip Kamis (19/11/2026).
Sejalan dengan pengecualian tersebut, Danantara dan kedua holding juga tidak diwajibkan menyampaikan laporan informasi pajak yang wajib disampaikan oleh perusahaan multinasional kepada otoritas pajak untuk menjelaskan perhitungan kewajiban mereka berdasarkan aturan pajak minimum global alias GloBE Information Return (GIR) dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka penerapan GloBE.
Namun, kewajiban pelaporan tersebut tetap harus dipenuhi oleh entitas konstituen atau perusahaan anggota grup yang masuk dalam cakupan aturan Pajak Minimum Global yang dimiliki secara langsung oleh Danantara, Holding Investasi, atau Holding Operasional.
Lalu, pengecualian kewajiban Pajak Minimum Global dan pelaporan GloBE tidak serta-merta berlaku bagi seluruh entitas yang berada di bawah Danantara.
"Kewajiban untuk menyampaikan GIR dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan GloBE dilakukan oleh Entitas Konstituen yang dimiliki secara langsung oleh Badan, Holding Investasi, atau Holding Operasional," tulis Pasal 35 Ayat (3) huruf b.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id







































