Menuju konten utama

UU Perampasan Aset Disahkan, Mandatkan Bentuk Badan Pengawas

Usai disahkan, UU Perampasan Aset memandatkan pembentukan badan pengawas independen dan badan pengelola demi mencegah potensi penindasan serta pemerasan.

UU Perampasan Aset Disahkan, Mandatkan Bentuk Badan Pengawas
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Undang-Undang (UU) Perampasan Aset resmi disahkan dan memandatkan pembentukan badan pengawas independen untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan perampasan aset.

Keberadaan badan tersebut ditujukan untuk mencegah aturan itu menjadi alat penindasan terhadap pihak di luar kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, pembentukan badan pengawas ini merupakan mandat penting undang-undang guna menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat terkait potensi kesewenang-wenangan aparat.

“Ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Habiburokhman menjelaskan, badan pengawas tersebut dirancang mandiri dan berdiri sendiri.

Menanggapi mekanisme pemilihannya yang melibatkan presiden dan DPR, ia menegaskan mekanisme saling kontrol semacam itu lazim diterapkan pada berbagai lembaga negara lainnya.

“Kayak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kayak Komisi Yudisial (KY), itu kan semua begitu, antara eksekutif dengan legislatif, ya. Itu kita saling mengontrol, ya,” ujarnya.

Selain badan pengawas, UU Perampasan Aset juga memandatkan keberadaan badan pengelola aset rampasan.

Habiburokhman menyatakan struktur badan pengelola dipisahkan secara tegas dari aparat penegak hukum demi menghindari konflik kepentingan (conflict of interest).

Menurutnya, pemisahan fungsi penindakan dan pengelolaan aset sangat penting agar aparat penegak hukum tidak sekadar mengejar target perampasan demi keuntungan pengelolaan internal.

“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” tegas Habiburokhman.

Ia menambahkan, pemisahan kelembagaan antara badan pengelola aset rampasan dan institusi penegak hukum telah diterapkan secara luas di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Baca juga artikel terkait PERAMPASAN ASET atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Mochammad Fajar Nur