Menuju konten utama

Pengesahan RUU Perampasan Aset Ditunggu Korban Investasi Bodong

Menurut Habiburokhman, kehadiran RUU Perampasan Aset dapat membuat para korban mendapatkan uang ganti rugi dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana.

Pengesahan RUU Perampasan Aset Ditunggu Korban Investasi Bodong
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan), Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro (kiri) dan Mohammad Rano Alfath (kedua kiri) bersiap untuk memimpin rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset di Tingkat I menjadi kabar baik bagi korban investasi maupun perdagangan saham bodong.

Sebab, menurut Habiburokhman, kehadiran RUU Perampasan Aset dapat membuat para korban mendapatkan uang ganti rugi dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana.

“Kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu ke Komisi III karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka,” ujar Habiburokhman di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

“Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” lanjutnya.

Meski begitu, Habiburokhman menegaskan bahwa fokus utama dari RUU Perampasan Aset tetaplah menyasar tindak pidana korupsi.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir RUU Perampasan Aset dapat disalahgunakan sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras.

“Sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua, sehingga peluang menjadikan undang-undang ini [sebagai] alat kekuasaan, insya Allah sudah tertutup,” tegasnya.

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri perwakilan delapan fraksi serta pemerintah.

“Apakah naskah rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat? Setuju?,” kata Dasco di dalam Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Peserta rapat kemudian menyatakan setuju. Dasco mengetuk palu sebagai tanda persetujuan RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.

Baca juga artikel terkait RUU PERAMPASAN ASET atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Bayu Septianto